Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 26 Mei 2018 | 03:31 WIB
 

Pakar Nilai Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 2 November 2017 | 21:28 WIB
Pakar Nilai Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai pembangunan reklamasi, ilegal. Pasalnya, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 dinyatakan reklamasi Pantai Utara bukan Teluk Jakarta.

"Ini bisa dikatakan ilegal enggak ada dasarnya, perintah A dijalankan B. Untuk itu saya pikir beralasan Pak Anies berhak menolak melanjutkan atau apapun, karena perintahnya lain," katanya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Ia menambahkan, dalam poin di tiap peraturan ia melihat bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kordinasi dengan setiap dinas terkait.

"Dari segi kewenangan perintahnya kepada gubernur. Gubernur memerintahkan untuk membuat sebuah tim. Ada tim pengerah tim pengendali salah satunya ada badan pelaksana," jelasnya.

Untuk itu jika pemerintah pusat ingin melanjutkan pembangunan reklamasi harus membuat Kepres baru untuk mengambil alih proyek tersebut dari Pemprov DKI.

"Sekarang kalau pemerintah pusat mau, ambil saja jangan diserahkan kepada gubernur, cabut saja Keppresnya diganti dengan Keppres lain termasuk tata kelola," tandasnya. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x