Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 Februari 2018 | 20:29 WIB
 

Presiden Diminta Buat Keppres Baru Soal Reklamasi

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 2 November 2017 | 17:43 WIB
Presiden Diminta Buat Keppres Baru Soal Reklamasi
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta Presiden Joko Widodo mencabut Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Kalau misalnya pemerintah memiliki kemauan untuk melanjutkan reklamasi, sementara pemerintah DKI-nya seperti ini sikapnya, maka menurut hukum pemerintah pusat, Presiden dalam hal ini berwenang mencabut Keppres itu dan diganti dengan Keppres lain," katanya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (2/10/2017).

Ia menjelaskan, bila Presiden menyetujui untuk menerbitkan Keppres baru maka isinya harus berbeda supaya tidak menuai hambatan baru dalam melanjutkan reklamasi.

"Ya isinya misalnya seluruhnya berbeda dengan Keppres yang ada sekarang, supaya presiden tidak mengalami hambatan lagi dalam lanjutkan reklamasi," jelasnya.

"Kalau sekarang kan dia masih menunggu Pemda DKI. Koordinasi ke Pemda DKI kan susah dia. Mendingan cabut aja tuh Keppres dan buat Keppres yang baru. Perintah saja urusan Reklamasi itu jadi tugas pemerintah pusat. Jadi tidak perlu lagi berurusan dengan Pemda DKI," tambahnya.

Dengan demikian Margarito menegaskan, bola kelanjutan reklamasi masih di tangan Pemda DKI Jakarta. Supaya fokus ke Pemerintah Pusat maka solusinya Presiden Jokowi keluarkan Keppres baru.

"Sekarang tetap aja berkoordinasi. Bolanya di Pemda DKI supaya gampang cabut bikin sendiri," pungkasnya. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x