Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 Februari 2018 | 20:26 WIB
 

Ini Saran Sudirman Said Soal Reklamasi

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 2 November 2017 | 15:32 WIB
Ini Saran Sudirman Said Soal Reklamasi
Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Sudirman Said - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Sudirman Said mengatakan pemerintah menginginkan alih fungsi terhadap pulau yang sudah dibangun dalam mega proyek reklamasi Teluk Jakarta, sebaiknya dilakukan berdasarkan hukum dan asas keadilan serta manfaat untuk masyarakat.

"Jadi, apa yang disampaikan wapres sama dengan yang dikatakan Sandi (Wagub Sandiaga Uno). Tapi bukan berarti dimanfaatkan sebagaimana sekarang dalam pelaksanaan, bukan untuk sarana komersial begitu. Bagaimana pemanfaatannya? Adalah harus sesuai dengan UU yang berlaku. Mesti kita cek UU 26 mengatakan apa, UU 27 mengatakan apa, aturan pelaksana mengatakan apa. Pemanfaatan pulau-pulau kecil itu harus dicek. Jadi asas manfaat harus ditegaskan dengan cara meninjau atau merelevansikan dengan aturan yang berlaku," katanya di Gedung DPR Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).

Terkait pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang secara tegas menyatakan Gubernur Baru Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak punya wewenang untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta. Dan yang bisa membatalkan adalah pemerintah pusat, sementara gubernur hanya sebatas pelaksana dari instruksi pusat, ia menyebut ada beberapa cara yang bisa ditempuh Anies-Sandi.

"Dua hal yang mesti dikerjakan. Satu keadilan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum atas yang sudah dibangun. Kedua, solusinya permanen, tidak boleh ada solusi yang sudah terlanjur, karena orang sudah terlanjur, jadi diprotek, itu sama saja mengajar warga negara untuk melanggar lagi. Itu kalau ada yang bicara mengenai perlu memberikan kepastian hukum untuk investasi secara hukum saya sangat setuju. Tetapi cara terbaiknya adalah jangan memberikan kesempatan investor untuk melanggar hukum. Itu cara terbaik untuk melindungi investor," papar eks Menteri ESDM ini. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x