Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 Agustus 2018 | 07:40 WIB

KPK Koordinasi dengan POM TNI Terkait Korupsi Heli

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 31 Oktober 2017 | 13:17 WIB
KPK Koordinasi dengan POM TNI Terkait Korupsi Heli
Juru Bicara KPK Febri Diansyah, - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Biro Hukum KPK berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer (POM) TNI berkaitan dengan gugatan praperadilan yang dilakukan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW) 101 milik TNI Angkatan Udara.

"Hari ini tim Biro Hukum melakukan koordinasi dengan para penyidik POM TNI untuk hadapi dan siapkan praperadilan yang diajukan IKS (Irfan Kurnia Saleh) dalam kasus Heli AW-101," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (31/10/2017).

Adapun gugatan praperadilan ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 3 November 2017. Sebelumnya sidang ini sempat digelar pada 20 Oktober 2017, namun ditunda karena KPK masih perlu mempersiapkan sejumlah berkas.

Dalam kesempatan ini, dia mengatakan koordinasi ini merupakan bentuk penguatan dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan lintas instansi. Terlebih ada komitmen dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk melakukan pembenahan di tubuh TNI.

"Dari TNI dihadiri sejumlah Penyidik POM TNI," tutur Febri.

Dugaan korupsi pembelian heli AW-101 terbongkar lewat kerja sama antara TNI dan KPK. Ada lima tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini, empat dari unsur militer dan satu merupakan sipil, seorang pengusaha.

Kasus ini bermula dari TNI AU membeli helikopter itu lewat PT Diratama Jaya Mandiri. Perusahaan ini diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp514 miliar.

Namun, pada Februari 2016, saat meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri mmenaikkan nilai kontraknya menjadi Rp738 miliar.

Adapun empat tersangka dari militer di antaranya Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017, Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas dan Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Sementara itu, tersangka baru dari unsur sipil yang ditetapkan KPK adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS). Puspom sendiri sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp139 miliar. [ton]

Komentar

x