Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 27 April 2018 | 08:04 WIB
 

CBA: Audit BPK Soal Alutsista Harus Menyeluruh

Oleh : - | Minggu, 22 Oktober 2017 | 16:30 WIB
CBA: Audit BPK Soal Alutsista Harus Menyeluruh
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menyeluruh melakukan audit keuangan atas alutsista TNI.

Pasalnya selama ini audit yang dilakukan BPK terhadap TNI masih sebatas administrasi sehingga belum melakukan verifikasi atas belanja alutsista. Padahal diduga banyak penyimpangan terhadap belanja TNI karena tidak sesuai antara dokumen anggaran dengan fakta belanja alutsista yang dibeli.

"Akibatnya negara berpotensi rugi," kata Uchok di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Uchok menuturkan, siapapum yang memakai uang negara maka harus diaudit agar pertanggungjawabannya jelas. Oleh karena itu BPK tidak boleh takut ketika melakukan audit keuangaan TNI atau Kementerian Pertahanan.

Karena jangan dinilai bahwa mereka memakai seragam tentara maka hati seperti malaikat dan berjiwa nasionalis. Karena dari pantauan CBA, banyak dugaan potensi penyimpangan di Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alutsista.

Uchok menyarankan, semua audit alutsista harus dilakukan BPK secara menyeluruh di semua matra angkatan baik Darat, Laut dan Udara. Termasuk juga audit terkait pengadaan heli Apache oleh AD dan heli anti kapal selam oleh AL.

Oleh karena itu audit tidak hanya terhadap pengadaan heli AW 101 saja. Audit juga dilakukan agar pengadaan heli AW 101 tidak dinilai sebagai persaingan industri penerbangan antara Airbus, Agusta Westland dan Sikorsky atau sebuah dendam terhadap seseorang yang dianggap berseberangan.

"Maka sebaiknya audit alutsista dilakukan secara menyeluruh termasuk juga audit pengadaan heli Apache oleh AD dan heli anti kapal selam oleh AL," paparnya.

Sebelumnya, Kamis (12/10/2017), Anggota I BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Agung Firman Sampurna mengaku belum bisa menyampaikan hasil audit terkait pembelian helikopter Agusta Westland 101 (AW-101). Hal itu disebabkan heli tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam audit alat utama sistem senjata (alutsista).

"Jadi hasilnya belum ada. Itu masih dalam pemeriksaan dan pemeriksaannya itu bukan Agusta Westland, tapi keseluruhan. Keseluruhan pengadaan alutsista di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Agung Firman Sampurna.

Agung mengatakan pembelian alutsista harus diaudit karena terkait dengan sesuatu yang besar secara material. Selain itu, audit diperlukan untuk melihat seberapa tinggi risiko tertentu dalam pembelian itu.

"BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara rutin terhadap ini sebagai bentuk dari upaya kita menjaga dalam akuntabilitas," kata Agung.

Saat ini KPK dan POM TNI tengah bekerja sama membongkar dugaan korupsi pembelian helikopter AW 101. Matra udara itu membelinya lewat PT Diratama Jaya Mandiri yang diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp514 miliar. Namun, pada Februari 2016, saat PT Diratama Jaya Mandiri meneken kontrak dengan TNI AU, menaikan nilai kontraknya menjadi Rp738 miliar.

Saat ini sudah ada enam tersangka, lima dari unsur militer dan satu merupakan sipil, seorang pengusaha.

Lima tersangka dari militer di antaranya, Marsda Supriyanto Basuki sebagai mantan Asrena KSAU, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU (Kadisadaau) 2016-2017, Letnan Kolonel (Letkol) TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua (Pelda) berinsial SS selaku staf Pekas dan Kolonel FTS, selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan. Sementara itu, tersangka baru dari unsur sipil yang ditetapkan KPK adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS). Puspom TNI sendiri sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp139 miliar.

Komentar

 
Embed Widget

x