Find and Follow Us

Kamis, 14 November 2019 | 19:10 WIB

PKB: Pengangkatan Patrialis Akbar Sesuai UU MK

Oleh : Marlen Sitompul | Rabu, 14 Agustus 2013 | 04:02 WIB
PKB: Pengangkatan Patrialis Akbar Sesuai UU MK
Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar dan Patrialis Akbar - (Foto : inilah.com)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Penetapan mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah sesuai dengan Undang-undang (UU) MK.

Penilaian itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar terkait penolakan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi oleh beberapa elemen masyarakat. Menurutnya, Presiden SBY telah memenuhi UU dalam menetapkan Patrialis Akbar.

"Presiden pun sudah melakukan kewenangannya sesuai dengan UU yang berlaku sehingga tidak perlu dipersoalkan sah dan tidaknya," kata Marwan, di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

"Presiden melalui MenkumHAM sudah transparan dengan mengumunkan calon Hakim MK yang diajukan pemerintah dan ada pembandingnya," tambahnya.

Menurutnya, karena semua mekanisme dan tata cara sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga yang berwenang (MA, DPR dan Presiden), maka PKB mendukung atas diangkatnya Patrialis Akbar sebagai Hakim MK.

"Pengangkatan Hakim MK menurut UU 1945 Pasal 24C ayat (3) yang menyebutkan; Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, tiga orang oleh Presiden," jelasnya.

Hal itu juga, kata Marwan, tertuang dalam UU No 24 Tahun 2003 Pasal 18 ayaat (1) yang berbunyi; Hakim Konstitusi diajukan masing2 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.

Lanjut Marwan, tentang ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur masing-masing lembaga yang berwenang (MA, DPR, dan Presiden).

"Pasal 20 ayat (1) UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terlepas dari adanya kontoversi yang ada," demikian Ketua DPP PKB itu.[man]

Komentar

x