Find and Follow Us

Kamis, 12 Desember 2019 | 00:49 WIB

SBY Diantara Istana Negara dan Cikeas

Oleh : Marlen Sitompul | Jumat, 19 April 2013 | 03:04 WIB
SBY Diantara Istana Negara dan Cikeas
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - (Foto: inilah.com/Ardhy Fernando)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mendapat kritikan terkait penggunaan fasilitas negara guna kepentingan politik Partai Demokrat. Sebab, SBY dinilai tidak dapat menempatkan diri sebagai kepala negara dan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Kali ini, penilaian itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf. Menurutnya, konfrensi pers yang digelar SBY di Istana Negara, Rabu (17/4/2013) malam soal Yenny Wahid yang ingin masuk Demokrat dianggap tidak tepat.

"Itu sudah diduga, kalau (SBY) dia merangkap sebagai ketua umum tidak akan becus. Sehingga rancu menempatkan mana Istana dan Cikeas," kata Asep, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Meski tidak melanggar hukum, kata Asep, Ketum Partai Demokrat itu telah melanggar etika ketatanegaraan. Sebab, hal itu sudah terbukti ketika rangkap jabatan SBY tidak bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan Ketum di kantor Kepresidenan itu.

"Istana itu adalah kantor kepresidenan, meski secara hukum itu tidak melanggar, tapi secara etika itu tidak benar," tegas Asep.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bagaimana mungkin seorang ketum partai tidak bisa melepaskan dirinya sebagai presiden. Menurutnya, rangkap jabatan SBY secara otomatis akan mengganggu kinerjanya sebagai kepala pemerintahan. "Agak sulit ketika SBY mengatakan bahwa dia akan sungguh dan fokus untuk kepresidenan," kata Asep. [mes]

Komentar

x