Find and Follow Us

Sabtu, 18 Januari 2020 | 02:37 WIB

Menteri 'Nyaleg', Peraturan KPU Diskriminatif

Oleh : Renny Sundayani | Minggu, 14 April 2013 | 01:01 WIB
Menteri 'Nyaleg', Peraturan KPU Diskriminatif
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh - (Foto: inilah.com/Ardhy Fernando)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai Peraturan KPU yang membolehkan menteri menjadi calon legislatif (caleg) dianggap diskriminatif. Sedangkan pejabat setingkat Kepala Desa malah tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Caleg.

"Tetapi masalahnya mengapa harus Kades tidak boleh ikut caleg dan harus mengundurkan diri, sementara Menteri boleh, saya pikir akal sehatnya terganggu ya," kata Surya Paloh, Sabtu (13/4/2013).

Lebih lanjut, Paloh tidak ingin mengomentari lebih lanjut karena dikhawatirkan atau disangka ada unsur politis, pasalnya Menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid II tidak ada yang berasal dari partai besutannya.

"Soal menteri yang nyaleg tanya kpu lah kenapa? Karena kalau ditanya disangka saya ada unsur subyektifitas partai politik karena belum punya Menteri," ungkapnya.

Menurutnya, Menteri yang akan 'nyaleg' dikhawatirkan banyak kepentingan atau abuse of power, untuk itu ia menyarankan untuk undur diri apabila ada menteri yang mencalonkan diri. [ton]

Komentar

x