Find and Follow Us

Jumat, 13 Desember 2019 | 22:59 WIB

Saksi BPKP Akui, Audit Tidak Sesuai Standar

Oleh : Abdullah Mubarok | Senin, 8 April 2013 | 21:40 WIB
Saksi BPKP Akui, Audit Tidak Sesuai Standar
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Dalam persidangan lanjutan gugatan Indar Atmanto, mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Indosat Tbk kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (8/4/2013) kedua belah pihak sama-sama menghadirkan satu orang saksi.

Dalam sidang itu, BPKP mengajukan saksi ahli pensiunan auditor BPKP, Mulia Ardi, yang kini menjadi Kepala Bidang Sertifikasi Auditor Forensik. Sedangkan saksi dari penggugat adalah Nonot Harsono dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Tampil pertama di persidangan, Mulia menyatakan, auditor tidak harus melakukan konfirmasi, karena tidak ada standard yang rinci. Menurutnya proses auditing bisa hanya didasarkan pada pertimbangan auditor. "Teknik audit itu tergantung pertimbangan dari auditor, yang penting tujuan auditnya tercapai," ujarnya.

Pada persidangan di PTUN sebelumnya saksi ahli dari BPKP, Dani Sudarsono malah menyatakan bahwa hasil audit dari BPKP kali ini sub standard atau di bawah standard.

Atas pernyataan tersebut, Mulia mengakui, memang susah mengumpulkan bukti-bukti untuk proses audit bila obyek audit sedang di tangan penyidik, baik itu jaksa maupun polisi.

"Audit penghitungan keuangan negara ini, kan, di tahap penyidikan, dikhawatirkan kalau auditor mengumpulkan bukti dari lapangan akan mengganggun proses penyidikan karena sebagian dari bukti-bukti pasti sudah ada di tangan penyidik," jelasnya.

Karena tidak mendapatkan bukti audit yang memadai, tak perlu heran kalau hasil audit atas LHPKKN di bawah standar. Dalam persidangan itu Mulia juga menjabarkan kriteria tentu bukti yang sah untuk diaudit. Mulia menjelaskan, bukti yang kompeten adalah bukti yang didukung secara formal, baik dari segi sumber bukti tersebut maupun cara untuk bukti.

Mendengar pernyataan Mulia, Hakim Ketua Bambang Heriyanto menyatakan, ada subyektivitas dari keterangan saksi dalam kriteria kecukupan pengumpulan bukti audit. Menurut hakim, subyektivitas ini tidak jelas karena tidak ada standar yang menjadi acuan sehingga hasil audit menjadi tidak jelas.

Saat ditanya kuasa hukum penggugat, Eric Paat, apakah BAP itu menjadi bukti yang cukup untuk dijadikan auditing, Mulia menyatakan, BAP saja tidak cukup. "BAP itu hanya sumber informasi tapi BAP saja itu bukan bukti yang cukup," urainya.

Saksi kedua yang dihadirkan penggugat, Nonot Harsono menyatakan, konsekuensi dari penyelenggara jaringan yang tidak membayar biaya hak penggunaan (BHP) tentu izinnya bakal dicabut pemerintah.

Kata Nonot, kewajiban penyelenggara jasa itu berbeda dengan penyelenggara jaringan. "Kewajiban penyelenggara jasa itu tentunya kewajiban terhadap pajak-pajak dan terkait telekomunikasi, seperti BHP telekomunikasi dan USO, bukan BHP frekuensi. Kalau penyelenggara jasa, kelasnya usaha kecil menengah (UKM) tentu tidak mampu membayar yang menyelenggarakan jasa itu," terang Nonot.

Sesuai persidangan, menanggapi keterangan saksi ahli Mulia Ardi, Eric menyatakan, audit BPKP ini, sesuai keterangan Mulia, ternyata standardnya tergantung auditor. "Proses auditnya tidak obyektif lagi juga tidak independen" kata Eric.

Eric menegaskan, keharusan adanya keterangan pihak terkait dalam proses audit juga tidak dipenuhi oleh auditor. Dalam kasus IM2 ini, seharusnya auditor meminta keterangan kepada Kemenkominfo. Tapi itu juga tidak mereka lakukan. Dari sini bisa diketahui, auditor telah melanggar standar audit dan kriteria pihak yang wajib diaudit. [gus]

Komentar

x