Find and Follow Us

Sabtu, 7 Desember 2019 | 16:21 WIB

Pemerintah Harus Respon Aksi Penerima Astra Award

Oleh : Mahbub Junaidi | Jumat, 29 Maret 2013 | 03:08 WIB
Pemerintah Harus Respon Aksi Penerima Astra Award
ist
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Persoalan pendidikan di Indonesia sangat krusial. Di satu sisi, biaya pendidikan makin mahal. Di sisi lain, kurikulum bobrok dan sarana belajar rusak. Padahal, 20 persen APBN dialokasikan untuk bidang ini.

Melihat persoalan ini, lahir beberapa pemuda inspiratif yang menaruh perhatian di bidang pendidikan. Tak perlu formal, asal anak didik mampu menulis, membaca dan memiliki wawasan luas.

Salah satunya Muhammad Farid yang mendirikan sekolah alam setingkat SD dan SMP tahun 2005 lalu dan didedikasikan bagi warga Banyuwangi. Ongkos belajar yang dipungut, tidak berupa uang. Namun, cukup dengan sayur mayur. Kalau tak mampu, boleh gratis. Demikian papar Farid dalam diskusi Semangat Astra Terpadu (Satu) Indonesia Award Astra 2013 di Arcadia, Senayan, Jakarta.

Aksi Farid ini, direspon positif PT Astra Internasional. Dia berhasil menerima Satu Indonesia Award tahun 2010 lalu. Selanjutnya, menggunakan hadiah sebesar Rp40 juta bagi pengembangan sekolah alamnya. "Ini untuk membangun karakter kepemimpinan," kata Farid.

Sementara itu, Yulian Warman, Kepala Humas PT Astra Internasional dalam paparannya mengatakan tidak hanya di bidang pendidikan. Ke 14 orang lainnya yang menerima award pun bergerak di bidang lingkungan, kesehatan, teknologi serta kewirausahaan.

"Pada 2013 ini, tim juri akan kembali mencari calon-calon dari anggota masyarakat di seluruh Indonesia yang dinilai pantas menerima award award, di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, teknologi serta kewirausahaan," jelas Yulian.

Menanggapi aksi yang dilakukan Farid dan penerima award lainnya, mantan Wakil Menteri Pendidikan RI tahun 2010-2011 yang juga salah satu anggota tim juri Satu indonesia Award, Fasli Jalil, menilai pemerintah harus lebih peka lagi dan membuka diri melihat inovasi tersebut.

"20 persen dana pendidikan, harusnya makin banyak menjawab persoalan ini. Pemerintah tak bisa berpaling dan harus membuka diri. Kalau perlu ada desk khusus," ujar Fasli Jalal kepada Inilah.com.

Memang, dengan alokasi dana sebesar 20 persen dari APBN setiap tahun, seharusnya sudah mampu memberikan dorongan di dunia pendidikan Indonesia agar persoalan klasik tersebut tidak terjadi lagi.

Komentar

Embed Widget
x