Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 11:44 WIB

Pimpinan KPK Sering Beda Pendapat

Oleh : Marlen Sitompul | Jumat, 23 November 2012 | 18:02 WIB
Pimpinan KPK Sering Beda Pendapat
inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap terlibat perpecahan pendapat dalam menangani setiap kasus tindak kejahatan korupsi. Hal itu terungkap berdasarkan pengaduan tim penyidik KPK kepada Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR, Yahdil Abdi Harahap mengatakan, perbedaan pendapat di antara pimpinan sering menyebabkan kebingungan di kalangan penyidik. Para penyidik kerap menerima perintah yang berbeda-beda dari pimpinan dalam suatu kasus. Tapi bagi Yahdil, ini dinamika yang biasa dan bukan perpecahan.

"Mereka bilang suka ada perbedaan pendapat di antara pimpinan KPK dalam menangani kasus," kata Yahdil, saat dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Namun, para penyidik tak mengungkapkan secara spesifik dalam kasus tindak kejahatan korupsi apa saja pimpinan KPK mengalami perbedaan pendapat. Tim penyidik hanya menyebut perbedaan pendapat itu dalam kasus skandal korupsi besar yang melibatkan orang besar. "Mereka tak menyebut kasus secara spesifik tapi beberapa adalah kasus besar," ungkap Yahdil.

Mengenai kewenangan penyadapan KPK juga dicurhatkan para penyidik. Yahdil menyatakan penyadapan akan dilakukan KPK bila ketika mereka mencurigai adanya pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang. Artinya, tak ada persoalan dalam kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

"Kalau ada indikasi atau laporan korupsi baru penyadapan dilakukan," jelas politisi PAN itu.

Yahdil mengatakan para penyidik juga curhat soal sikap pimpinan KPK yang diskriminatif memperlakukan penyidik. KPK misalnya tidak mengisi posisi direktur penuntutan yang kosong dan malah merangkapkan posisi itu pada direktur penuntutan.

Yahdil menjelaskan saat ini di KPK terjadi kekosongan di jabatan direktur penyidikan. Posisi ini sedianya diisi oleh Kepolisian. Lantaran merasa belum ada orang yang tepat mengisi posisi tersebut, KPK akhirnya menyerahkan posisi itu ke direktur penuntutan yang berasal dari Kejaksaan.

"Persepsi mereka situasi ini menimbulkan diskriminasi. Tapi menurut saya sih ini bukan diskriminasi," tandas Yahdil. [tjs]

Komentar

x