Find and Follow Us

Kamis, 12 Desember 2019 | 18:21 WIB

KKB Malang Raya Tolak RUU Ormas

Minggu, 4 November 2012 | 22:30 WIB
KKB Malang Raya Tolak RUU Ormas
Foto : Ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM, Malang - Rancangan undang-undang tentang Ormas mendapatkan penolakan dari Koalisi Kebebasan Berserikat Malang Raya (KKB Malang Raya) karena dianggap ada enam pasal yang menyebabkan RUU itu harus ditolak.

Beberapa pasal yang dikritik oleh KKB Malang Raya antara lain pasal 1 dimana definisi ormas mencakup semua bentuk organisasi dalam semua bidang kegiatan. Menurut koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Didit Soleh, pada draf awal, rincian bidang kegiatan hingga "seni dan budaya".

Hasil kesepakatan rapat Panja, ditambahkan dengan kategori "bidang kegiatan lainnya", yaitu bidang kegiatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Ruang lingkup yang luas ini berpotensi menjadi pasal karet bagi organisasi dengan isu tertentu, misalnya LGBT, kelompok-kelompok aliran kepercayaan, kelompok masyarakat yang dianggap beraliran "kanan" atau "kiri", atau yang kritis terhadap pemerintah, atau kelompok masyarakat yang dianggap sebagai "agen asing"," jelasnya di rilis yang dikirim ke beritajatim.com

Kemudian tentang Asas pancasila yang terkesan dipaksakan di pasal 2. Dalam pasal itu, semua ormas wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi. Selain dua pasal itu, beberapa pasal lain yang digugat oleh KKB Malang raya antara lain, pasal 8 tentang ketentuan tentang pendirian Ormas berimplikasi menyempitkan amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi hanya berbentuk "Ormas".

Kemudian pasal 34 ayat 2 dimana ada kewajiban melaporkan dan mendapat persetujuan pemerintah untuk sumbangan dana dari sumber mana pun. Selanjutnya di pasal 54, ada pasal larangan yang multitafsir.

Organisasi anti korupsi yang sedang menyuarakan upaya penindakan terhadap pejabat atau pemimpin formal yang korup bisa saja dianggap sebagai organisasi yang membahayakan keselamatan negara.

Terakhir, di pasal 54-63 ada sanksi bagi Ormas, mulai dari teguran hingga pembekuan, pembubaran, pidana kurungan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 milyar.
"Ancaman sanksi ini jelas merupakan instrumen rezim otoriter untuk merepresi pertumbuhan organisasi masyarakat sipil sebagai counter balance pemerintah," tegas Didit.

Karena itulah dengan tegas pihak KKB Malang Raya menolak adanya RUU ormas yang dianggap akan membuat keberadaan Ormas di Indonesia semakin hilang.[beritajatim.com]

Komentar

x