Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 Maret 2019 | 00:32 WIB

Ajukan JR UU Pemilu, Perludem-IPC Titipan Parpol?

Oleh : Sumitro | Selasa, 30 Oktober 2012 | 02:35 WIB

Berita Terkait

Ajukan JR UU Pemilu, Perludem-IPC Titipan Parpol?
Foto: Ilustrasi

INILAH.COM, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Parliamentary Center (IPC) mengajukan judicial riview (JR) ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) dan lampirannya. JR ini titipan parpol?

Menjawab persoalan itu, Perludem dan IPC membantah bahwa pihaknya didomplengi kepentingan partai politik.

Apa yang dilakukan Perludem dan IPC, menurut kuasa hukum pemohon Veri Junaedi adalah semata-mata untuk menata Pemilu 2014 mendatang agar menjadi lebih baik.

"Kami tidak pernah mendiskusikan permohonan ini dengan pihak partai manapun. Jadi ini murni bagaimana menata pemilu, tidak ada kepentingan partai manapun dan calon legislatif manapun," tegasnya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2012).

Veri mengatakan bahwa Perludem dan IPC adalah lembaga peduli kepemiluan. Di mana dalam aktifitasnya kerap mengadakan kajian-kajian secara mandiri.

Termasuk mengenai ketentuan pengalokasian kursi bagi calon anggota legislatif, yang mana Perludem dan IPC mengusulkan diterapkannya metode kuota murni dan divisor Webster.

Dalam petitum permohonannya, pemohon sebagaimana disampaikan Veri meminta MK membatalkan Pasal 22 ayat (4) UU Pemilu Legislatif karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 atau setidaknya Pasal 22 ayat (4) harus dibaca penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dengan syarat menggunakan basis data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan daerah pemilihan. [gus]

Komentar

x