Find and Follow Us

Selasa, 12 November 2019 | 10:13 WIB

ICW Meradang Koruptor Malah Dapat Promosi Jabatan

Oleh : Firman Qhusnul Yakin | Rabu, 17 Oktober 2012 | 21:03 WIB
ICW Meradang Koruptor Malah Dapat Promosi Jabatan
ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, membatalkan promosi bekas terpidana kasus penyuapan alih fungsi hutan lindung Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan, menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Seharusnya Gubernur Kepri memecat Azirwan setelah ditetapkan Pengadilan terbukti melakukan suap kepada anggota Komisi IV DPR, Al-Amin Nasution, pada 8 April 2008 untuk mendapat rekomendasi alih fungsi hutan di Bintan.

"Gubernur Kepulauan Riau harus membatalkan pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan serta memecatnya sebagai PNS," kata Emerson, Rabu (17/10/12).

Dasar permintaan Emerson, pada Undang-undang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000, Azirwan seharusnya dipecat dari status Pegawai Negeri. Selain itu, Azirwan juga tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah karena pertimbangan melanggar sumpah jabatan.

"PNS yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, berapa pun hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak ada alasan apa pun," terang Emerson.

Hal ini membuktikan jika ada pergeseran di birokrasi dari zero tolerance terhadap korupsi menjadi 100 % tolerance terhadap koruptor.

Seperti diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara kepada Azirwan karena dinyatakan terbukti melakukan penyuapan pada alih fungsi hutan lindung Bintan, Kepulauan Riau. Di kasus itu, Azirwan juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan.

KPK menangkap Azirwan pada 8 April 2008 bersama anggota DPR, Al Amin Nasution. KPK menyita uang senilai Rp4 juta saat penangkapan dan Rp67 juta di mobil Al-Amin. Uang itu diduga diberikan Azirwan untuk memuluskan pembahasan di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan Bintan. [tjs]

Komentar

x