Find and Follow Us

Rabu, 20 November 2019 | 17:19 WIB

Aksi Murahan KPK-Polri dalam Rivalitas Laten

Oleh : R Ferdian Andi R | Minggu, 16 September 2012 | 21:14 WIB
Aksi Murahan KPK-Polri dalam Rivalitas Laten
inilah.com/ist
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pekan ini bisa menjadi titik balik bagi pemberantasan korupsi. Betapa tidak, para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Polri ditarik kesatuannya. Aksi ini bagi lembaga antikorupsi ini tidak hanya serasa diamputasi mengingat penyidik tak ubahnya jantung KPK. Adakah kaitan antara kasus simulator SIM dan tahanan militer?

Pejabat Polri dan KPK kompak membantah bila penarikan penyidik dari KPK terkait dengan kasus mutakhir yakni kasus simulator. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Boy Rafli Amar menegaskan penarikan para penyidik Polri di KPK karena telah habisnya masa kerja mereka di KPK.

Setali tiga uang, Juru Bicara KPK Johan Budi juga membantah keterkaitan penarikan penyidik Polri di KPK dengan kasus yang saat ini tengah ditangani institusi itu. Menurut dia, penarikan penyidik KPK murni karena masa kerja di KPK telah usai. Menurut dia, KPK dapat memperpanjang kontrak penyidik Polri selama empat tahun.

Namun, pernyataan berbeda muncul dari Wakil Ketua KPK Zulkarnaen yang mengaku keberatan dengan penarikan penyidik dari KPK. Pihaknya akan mengirimkan surat keberatan kepada Kapolri. "Yang jelas kami keberatan. Pokoknya kami akan kirim surat dan kita akan ajukan keberatan kepada pimpinan Polri," ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, usai menghadiri acara Deklarasi Pilkada Anti Politik Uang, Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Dia menilai penarikan penyidik KPK sebagai bukti tidak sensitif dan kooperatifnya Polri dalam kerjasama dengan KPK. Zulkarnaen mengatakan saat ini KPK memiliki 80 penyidik. Akibarnya, bila 20 penyidik ditarik ke institusi asalnya, jelas akan berpengaruh kepada kinerja KPK. "Bisa sangat mempengaruhi, karena kami punya 80 penyidik dan bayangkan kalau ditarik 20 akan mau jadi apa. Tapi kalau buat kami harus ada jalan keluar," papar bekas jaksa ini.

Penarikan 20 penyidik KPK oleh Polri secara aturan memang tidak ada masalah, bila merujuk aturan main yang berlaku. Hanya saja, pilihan waktu penarikan para penyidik KPK yang menjadi masalah. Penarikan itu terjadi di tengah perang dingin antara KPK-Polri yang dipantik kasus simulator SIM yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas dan Gubernur Akademi Polisi (Akpol).

Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai penarikan penyidik KPK oleh Polri terkait erat dengan manuver KPK yang melakukan kerjasama dengan TNI terkait Rumah Tahanan di Kodam Jaya. "Kecemasan ini kian tinggi tatkala beredar kabar bahwa KPK mulai mengusut sejumlah dugaan korupsi di Polri yang makin banyak dilaporkan masyarakat pasca-penangangan kasus simulator SIM," ujar Pane di Jakarta, Minggu (16/9/2012)

Lebih lanjut Pane menduga manuver KPK meminjam Rutan TNI ternyata berhasil membuat para perwira tinggi Polri cemas. "Elite Polri khawatir para perwira tinggi mereka yang menjadi tersangka korupsi akan ditahan di Rumah Tahanan TNI," duga Pane.

Sulit menutupi aroma rivalitas antara KPK dan Polri dalam berbagai peristiwa yang muncul belakangan. Mulai kesepakatan KPK-TNI terkait peminjaman Rumah Tahanan (Rutan) milik Kodam Jaya, serta penarikan penyidik KPK oleh Polri. Pola pemberantasan korupsi yang masih menggunakan ego sektoral jelas memukul balik ikhtiar pemberantasan korupsi sebagaimana diniatkan seluruh stakeholder negeri ini. [mdr]

Komentar

x