Find and Follow Us

Kamis, 12 Desember 2019 | 18:27 WIB

DInilai Melanggar HAM

Warga Aceh Laporkan Perusahaan Australia ke ESDM

Oleh : Marlen Sitompul | Sabtu, 15 September 2012 | 03:13 WIB
Warga Aceh Laporkan Perusahaan Australia ke ESDM
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Warga Kabupaten Aceh Timur mendesak Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), mencabut ijin perusahaan pertambangan PT Triangle Pase Inc.

Nasrudin mengatakan, selama beroperasi pada 2009, di Desa Blang Seunong Dusun Sejuk Pante Bidadari, Aceh Timur, PT Triangle Pase Inc, dituding tidak memberikan kontribusi bagi warga sekitar.

"Sama sekali tidak memberikan manfaat selama beroperasi. Contohnya saja mereka tidak mau membangun jembatan dan membangun jalanan untuk warga sekitar," kata Nasrudin, pada wartawan, di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Lebih lanjut Nasrudin mengatakan, selain tidak memberikan kontribusi pada warga Aceh Timur, PT Triangle juga dituding telah melakukan ekploitasi ilegal.

Hal ini berdasarkan surat yang ditandatangani Menteri ESDM Jero Wacik, yang menyatakan PT Triangle, sudah tidak diperpanjang ijin kerja untuk melakukan ekplorasi. Pasalnya, perusahaan tersebut telah habis kontrak sejak 23 Februari 2012 yang lalu.

Bahkan, kata Nasrudin, hingga kini perusahaan itu masih saja tetap melakukan eksplorasi meski ijinnya tidak lagi diperpanjang oleh pemerintah.

"Ini adalah perampokan terhadap lahan milik rakyat. Negara melalui pemerintah harus segera bertindak tegas. harta kekayaan alam telah dicuri, untuk pemerintah saja tdk ada, apalagi buat warga," ujar Nasrudin.

Nasrudin mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan warga untuk menghentikan atau mencabut ijin secara permanen dari PT Triangle. Diantaranya melakukan pertemuan Bupati Aceh Timur.

Kala itu, lanjut Nasrudin, Bupati mendukung sikap dari warga Aceh dan memberikan rekomendasi pada Gubernur Aceh untuk segera tidak segera memperpanjang dan mencabut ijin dari PT Triangle.

Syamsu Djalal, kuasa hukum dari warga Aceh Timur menyatakan, kegiatan ekplorasi yang dilakukan PT Triangle merupakan tindak pindana, karena telah melakukan penambangan tanpa ijin. Selain itu, selama beroperasi mereka telah mengabaikan hak-hak dari warga sekitar, yang notebene pemilih tanah.

"Kami akan segera melaporkan Mabes Polri. Kegiatan perusahaan ini sangat melanggar HAM, karena mengabaikan hak-hak warga," ujar Syamsu Djalal.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Aceh Timur Tengkeu Awaludin mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, perusahaan asal Australia tersebut, juga tidak memberikan kontribusi bagi Kabupaten Aceh Timur, dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami pernah bertanya pada Kawan SKPD. Mereka pun gak tau sama sekali, serta tidak masuk ke kas PAD. Perusahaan ini sama sekali tidak memberikan manfaat bagi warga Aceh Timur," ujar Teungku.[jat]

Komentar

x