Find and Follow Us

Jumat, 13 Desember 2019 | 09:44 WIB

Biaya Penanganan Sengketa Pilkada di MK Malah

Oleh : Marlen Sitompul | Sabtu, 15 September 2012 | 00:11 WIB
Biaya Penanganan Sengketa Pilkada di MK Malah
Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Eva Kusuma Sundari - inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Meski potensi konflik akan tinggi, anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Eva Kusuma Sundari sepakat dengan usulan dilimpahkannya penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung (MA) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Eva, penanganan sengketa Pilkada di MK akan memakan biaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan MA.

"Di MK itu penanganan perkara Pilkada Rp 300 juta perperkara. Jika dibandingkan kalau berperkara di MA yang bisa dapat sepertiganya maksimal Rp 100 juta," kata Eva, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Dijelaskannya, penanganan Pilkada di MA akan memakan waktu yang cukup panjang. Selain itu, potensi konflik pun menjadi salah satu pertimbangan.

"Prosesnya memang panjang. Potensi konflik juga tinggi karena pengerahan massa," ucapnya.

Pelimpahan itu, kata Eva, atas permintaan dari MK. Karena MK telah menangani kasus yang cukup banyak.

"Sebenarnya pelimpahan ke MA itu kan atas permintaan MK karena yudisial riview," imbuhnya.

Dalam hal ini pasal 24 C yang menyatakan bahwa 'Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum'.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar penanganan hasil sengketa pilkada dikembalikan ke MA demi efisiensi dan usulan ini telah masuk pembahasan di DPR.[jat]

Komentar

x