Find and Follow Us

Sabtu, 7 Desember 2019 | 16:27 WIB

Anggaran Boros, Uang Rakyat Dirampas

Oleh : Herdi Sahrasad | Jumat, 14 September 2012 | 22:01 WIB
Anggaran Boros, Uang Rakyat Dirampas
ist
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pemborosan anggaran negara (uang rakyat) sangat besar. Buktinya,anggaran perjalanan dinas untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah pada 2013 senilai Rp21 triliun. Ini mengerikan.

Angka tersebut jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat. Kepentingan dinas pejabat dan birokrat melampaui kepentingan pokok rakyatnya sendiri.

Program pemberdayaan rakyat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan bantuan bagi siswa miskin masing-masing senilai Rp7,3 triliun dan Rp10 triliun, sementara biaya perjalanan dinas Rp 21 triliun. "Jelas itu bentuk pemborosan," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie OFP, di Jakarta, kemarin.

Mengacu pada laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas perjalanan dinas kementerian dan lembaga 2011, terjadi pemborosan sebesar 40 persen dari total anggaran senilai Rp18 triliun. Jika disimulasikan pada alokasi 2013 senilai Rp21 triliun, potensi pemborosannya ditaksir mencapai Rp8,4 triliun.

Ekonom Econit Advisory Group, Hendri Saparini, berpendapat, setiap tahun BPK menemukan pemborosan, bahkan indikasi korupsi pada pengelolaan anggaran pemerintah. Namun, hal itu tidak pernah sungguh-sungguh digunakan pemerintah sebagai bahan evaluasi. Buktinya, persoalan klasik seperti besarnya perjalanan dinas terus terjadi. Evaluasi pemerintah sejauh ini masih sebatas soal penyerapan anggaran dan belum benar-benar sampai pada ukuran kinerja.

Jelas, potensi pemborosan di perjalanan dinas 2013 jauh lebih besar dibandingkan anggaran Jamkesmas sebesar Rp7,3 triliun dengan sasaran 86 juta orang. " Itulah faktanya," tambah Dolfie. Pembanding lain adalah anggaran program keluarga harapan sebesar Rp3 triliun dan subsidi pelayanan publik sebesar Rp2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo harus berbuat nyata, bukan hanya berjanji segera menindaklanjuti praktik manipulasi anggaran perjalanan dinas oleh oknum pegawai negeri sipil. Penyelewengan anggaran perjalanan dinas dengan berbagai modus telah mengakibatkan kebocoran anggaran hingga 40 persen.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah anggota staf pada unit eselon II salah satu kementerian, pemborosan anggaran juga marak terjadi pada pos pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa yang diadakan sejatinya banyak yang tak penting atau tak diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik. Orientasinya sebenarnya adalah mengadakan proyek untuk bagi-bagi uang.

Jadi, program lelang elektronik yang didesain untuk mendorong transparansi sejatinya hanya kulit. Hal yang terjadi sebenarnya adalah penunjukan langsung. Akibatnya, tak sedikit barang yang telah diadakan berkualitas buruk, bahkan tidak berfungsi sama sekali.

Sungguh, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu mengadakan pertemuan dengan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki catatan buruk soal penyelewengan dana perjalanan dinas. Selain menyoal penyelewengan dana ini, Kemenkeu harus mampu menyoroti masalah penerimaan pendapatan negara, khususnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak dimasukkan ke dalam kas negara. [berbagai sumber]

Komentar

x