Find and Follow Us

Sabtu, 16 November 2019 | 08:52 WIB

Sidak PNS, Reformasi Birokrasi Semu

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 23 Agustus 2012 | 22:45 WIB
Sidak PNS, Reformasi Birokrasi Semu
inilah.com/wirasatria
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di berbagai intansi pemerintah pasca-libur Lebaran 2012 ini telah menjadi tradisi tahunan. Namun tak ada efek penting dari upaya ini. Birokrasi tetap tak produktif.

Hampir seluruh instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah, Kamis (23/8/2012) ini resmi masuk kerja pertama usai libur Lebaran 2012. Seperti biasa, pasca-libur panjang, pimpinan instansi menggelar inspeksi mendadak (Sidak). Tujuannya untuk mengecek kedisiplinan para stafnya.

Hasilnya, di sejumlah instansi pemerintahan ditemukan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) mangkir di hari pertama kerja. Seperti di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) ditemukan sebanyak empat orang PNS mangkir. Begitu pula di pemerintahan daerah di Tanah Air.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinov Chaniago mengatakan tradisi sidak yang dilakukan di intansi pemerintahan pasca-liburan tak memberi dampak produktif bagi kinerja birokrasi. "Itu bukan solusi untuk mengatasi penyakit mentalitas PNS," ujar Andrinov saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Kamis (23/8/2012).

Menurut Andrinov, aksi sidak yang dilakukan pimpinan instansi pemerintahan tak lebih sebagai ajang popularitas para pimpinan lembaga pemerintahan. "Karena tidak memberi efek jera. Yang ada justru memberi ruang bagi pimpinan lembaga untuk mencari popularitas," kritik Andrinov.

Lebih dari itu, Andrinov menyebutkan yang mendesak dilakukan untuk membenahi birokrasi di Indonesia adalah dengan cara mengubah mental birokrat. Perubahan mental pegawai negeri sipil tidak bisa dilakukan secara instan. "Harus dengan cara sistemik dimulai dari proses rekrutmen pegawai, sistem promosi, perbaikan sistem kerja," urai Andrinov.

Dia menilai, reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan jauh panggang dari api. Menurut Andrinov, reformasi birokrasi hanya menjadi wacana saja. "Reformasi birokrasi itu harus memperbaiki kualitas manusianya dan perbaikan organisasinya," tambah Andrinov.

Sementara sebelumnya dalam sebuah kesempatan pengamat birkorasi dari Universitas Indonesia (UI) Roy V Salomo, menilai sidak seharusnya tidak hanya berlaku pascalibur panjang saja. Menurut Roy, seharusnya sidak atau pengawasan dilakukan setiap saat terhadap kinerja PNS. "Seakan-akan waktu ini saja yang penting. Lalu di hari yang lain bagaimana," cetusnya.

Menurut Roy, seharusnya pemerintah memiliki sistem sepanjang tahun yang komprehensif untuk mengawasi kinerja PNS. Menurut dia, sistem penilaian saat ini tidak memiliki basis indikator yang jelas dalam penilaian kinerja PNS. "Evaluasi saat ini lebih faktor kasihan dan itu sangat subjektif," ujarnya.

Menurut dia, proses reward and punishment terhadap PNS juga tidak memiliki standar yang jelas. Menurut dia, reward yang ada saat ini dipukul rata tanpa mempertimbangkan prestasi seseorang. "Kalaupun ada punishment terhadap PNS yang bolos, itu harus konsisten dan jangan hanya saat ini saja," kritik Roy. [mdr]

Komentar

x