Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 14:17 WIB

Todung : UU Jelas, KPK Harus Tangani Korupsi SIM

Oleh : Firman Qusnul Yakin | Selasa, 7 Agustus 2012 | 00:35 WIB
Todung : UU Jelas, KPK Harus Tangani Korupsi SIM
Pengacara kondang Todung Mulya Lubis - inilah.com/Wirasatria
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pengacara Todung Mulya Lubis mengatakan, dalam aturan UU sudah jelas bagaimana peran KPK. Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, Todung menilai kasus itu harus ditangani oleh KPK.

Lanjut Todung, uji materi terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu dilakukan karena materi dan kewenangan KPK sangat jelas tercantum dalam regulasi itu.

Menurut mantan Pengacara Bibit-Chandra itu, kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas sudah selayaknya ditangani KPK karena nilai perkaranya di atas Rp1 Miliar dan menyita perhatian publik. Jadi pihak Kepolisian tidak perlu lakukan upaya apapun.

"Tidak perlu ada ketegangan. Asal Kepolisian legowo, semua selesai. UU KPK memberi kewenangan lembaga melakukan penyidikan, koordinasi, supervisi. Tidak ada satu soalpun yg tidak perlu kita pertanyakan," tandas penggiat HAM itu.

Lebih jauh Todung mengatakan, Kepolisian pun tidak perlu khawatir jika KPK menyidik perkara ini akan melebar kepada kasus-kasus yang lain, karena penyidikan kasus korupsi itu merupakan konsekuensi hukum.

"Jika Polri legowo, tidak akan perlu ada hal-hal seperti ini karena kewenangan KPK telah jelas," tegas Todung. [gus]

Komentar

x