Find and Follow Us

Jumat, 13 Desember 2019 | 09:45 WIB

Criminal Justice System Indonesia Tak Terintegrasi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Minggu, 29 Juli 2012 | 22:30 WIB
Criminal Justice System Indonesia Tak Terintegrasi
Foto : Ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon Reda Manthovani mengatakan implementasi hukum di Indonesia masih belum efektif dan optimal.

Menurutnya, secara filosofi tentu masyarakat ingin adanya integrasi criminal justice system, tapi ternyata di dalam hukum acara pidana sendiri itu tidak terintegrasi justru terkotak-kotak.

"Iya terkotak-kotak criminal justice system kita itu. Artinya, urusan penyidik ya penyidik, penuntut umum ya penuntut umum, pengadilan ya pengadilan," ujar Reda sang penulis buku 'Rezim anti-Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia', Jakarta, Sabtu, (28/7/2012).

Nah pengkotakan inilah yang akhirnya menjadi hambatan untuk terintegrasinya suatu penanganan perkara, karena tidak terintegrasi akhirnya jadi timbul kekerasan. "Jadi ini dari KUHAP yang tidak terintegrasi," singkatnya.

Pada prinsipnya, lanjut Reda, KUHAP itu menginginkan suatu sistem hukum acara dilaksanakan secara terintegrasi, yakni antara penyidik dengan penuntut umum berkordinasi erat.

"Tapi malah berbalik, ini pengkotakan, urusan penyidik ga mau tau urusan penuntut, begitu juga penuntut ketika sudah melimpahkan berkas itu urusan pengadilan. Nah pengadilan begitu juga setelah memutus itu urusan lembaga pemasyarakatan, ini kan seharusnya terintegrasi atau kordinasi," jelas Reda.

Dikatakan oleh Reda, sebenarnya apa maksud dari pemidanaan itu, itu kan tentu untuk mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat lagi. "Jadi, tafsirnya itu banyak pemahaman yang diwujudkan di Undang-Undang kita akhirnya tidak sesuai dengan filosofi yang diharapkan, criminal justice system itu harapannya suatu penanganan hukum harus terintegrasi," tuturnya kembali.

Menurutnya, konsep RUU KUHAP yang baru itu sudah mulai terintegrasi. Misalnya soal penahanan. Itu hanya dilakukan oleh hakim komisaris. Jadi, penyidik dan penuntut umum kalau mau melakukan penahanan harus minta kepada hakim komisaris.

"Dia (hakim komisaris) yang menentukan, ini bisa ditahan atau tidak, kepentingannya apa. Jadi kalau sekarang penahanan itu adalah subyektif kepentingan dari penyidik. Itulah tidak sesuai dengan filosofi sehingga penerapannya agak jauh berbeda," tukas Reda.

Maka dari itu, pemerintah harus segera membahas dan mensahkan RUU KUHAP yang baru. Sebab, itu sebenarnya salah satu yang bisa mengobati. "Hukum acara kita bukan hanya di KUHAP, akhirnya jika karena KUHAP-nya tidak fleksibel, tidak mengatur secara utuh maka barang tentu banyak undang-undang yang mengatur hal masing-masing. Jadi, harus segera disahkan karena ada beberapa item yang menggambarkan adanya keterpaduan dan integrasi criminal justice systemnya. Artinya tidak ada lagi kavling penyidik, PU, hakim," tutup Reda.[dit]

Komentar

x