Find and Follow Us

Kamis, 12 Desember 2019 | 18:40 WIB

KKP Harus Mediasi Sengketa PT MMC dan Pemkab

Oleh : Ajat M Fajar | Selasa, 22 Mei 2012 | 23:45 WIB
KKP Harus Mediasi Sengketa PT MMC dan Pemkab
Inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta turun tangan atas adanya perusakan dan penutupan secara paksa terhadap PT Morotai Marine Culture (MMC) oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

"Departemen kelautan dan perikanan, atau dirjen terkait itu bisa memberikan solusi, karena yang bisa mencabut izin mereka juga, karena izin operasi dari dia," ujar mantan Ketua Pansus Pemekaran di DPRD Halmahera Utara, Mochtar Balakum dalam keterangan persnya kepada INILAH.COM, Selasa(22/5/2012).

Menurutnya, izin PT MMC untuk melakukan budidaya ikan yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan saat dipimpin oleh Fadel Muhammad.

Mochtar meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu mencarikan solusi agar kasus ini cepat selesai, meski begitu pihaknya menyerahkan semua kepada proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini perkara penutupan budidaya ikan itu dalam proses penyidikan di kepolisian.

"Upaya yang dilakukan MMC karena sudah terlanjur ada perusakan dan penjarahan, ada upaya MMC berunding dengan bupati dan serahkan penyidikan yang masih ada di Polda Maluku Utara," jelasnya.

Selain itu, karena belum ada keputusan apapun terkait kasus itu, pemerintah daerah Morotai diminta untuk tidak mencampuri ranah hukum yang sedang berjalan.

"DPR pulau Morotai jangan jadi subordinat pemda agar ada solusi pemda biarkan sekarang proses hukum jalan," imbuhnya.

Mochtar juga membantah jika dalam perjalanannya PT MMC tak memiliki izin untu melakukan budidaya ikan jenis Napoleon. Pasalnya selama ini PT MMC telah memegang izin untuk untuk budidaya ikan.

"Usaha yang dimiliki ada tiga titik koordinat, satu titik luasnya 73 hektar, MMC baru mengelola 153 hektar, sisa 70 hektar, tim yang dibentuk bupati tidak profesional, karena kegiatan MMC memelihara ikan hidup bukan bikin bangunan dan jalan, harusnya yang mengerti perikanan dan kelautan juga turun tangan, teman-teman DPRD Morotai bilang tidak punya izin, masa menteri kelautan bisa kasih izin begitu saja," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dua pejabat ditahan pihak kepolisian karena diduga melakukan perusakan tempat budidaya ikan PT MMC. Kedua orang itu adalah Kepala Bagian Umum Setda Morotai Hadad Hi Hasan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sunardi Barakati.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus perusakan di PT MMC 25 Maret 2012 lalu. Selain dua pejabat ini, ada dua honorer di Satpol PP dan di Bapedalda Pulau Morotai, bersama satu PNS yang menjabat sebagai Kasubid di Dinas Pertambangan juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.[jat]

Komentar

x