Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 18:53 WIB

DPR Setuju Tambahan Kuota BBM di Kalimantan

Oleh : Sumitro | Kamis, 17 Mei 2012 | 02:33 WIB
DPR Setuju Tambahan Kuota BBM di Kalimantan
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Beberapa politisi senayan mendukung upaya gubernur se-Kalimantan yang meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya sebagai daerah penghasil energi terbesar, masyarakat di Kalimantan justru tidak mendapatkan suplai energi yang memadai.

"Saya mendukung protes mereka. Bukan soal boikotnya, tetapi langkah gubernur itu sudah benar karena dia harus memenuhi kebutuhan energi buat rakyatnya,"kata Wakil Ketua Komisii II DPR Ganjar Pranowo, di Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Menurutnya, pemerintah pusat semestinya turut mendorong dan memperhatikan daerah agar roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. Apalagi sejak adanya pembatasan kuota BBM, hampir di seluruh tempat pengisian BBM di Kalimantan mengalami antrean yang sangat panjang. Dengan kata lain kejadian tersebut menghambat jalannya roda perekonomian disana.

Anggota Komisi III DPR asal Kalimantan Selatan, Aditiya Mufti Ariffin, menambahkan, pemerintah pusat semestinya tidak hanya menguras kekayaan alam di Kalimantan, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Karena sejatinya kekayaan alam adalah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.

"Adilkah pembagian sumber daya energi ini untuk masyarakat kami. Apa bedanya Kalsel, Kaltim, Kalteng dan Kalbar dengan Aceh atau Papua,"ucapnya.

"Bisa gelap Jakarta dan Pulau Jawa kalau suplai batubara dihentikan. Ini tolong dipikirkan pemerintah,"tambah Aditiya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR Aboebakar AlHabsyi menilai pemangkasan 25 persen jatah BBM bersubsidi jenis premium di Kalimantan akan membawa dampak yang sangat luas terhadap masyarakat. Karena antrean pembelian BBM hingga berkilo-kilometer selain meresahkan masyarakat juga mengganggu perputaran roda perekonomian.

Ia lantas menyinggung dimungkinkannya pemberlakuan moratorium produksi batubara jika permintaan para empat gubernur se-Kalimantan kepada BP Migas, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR terkait penambahan kuota BBM untuk wilayah Kalimantan tidak dikabulkan.

"Kalimantan yang selama ini merupakan penghasil tambang terbesar di Indonesia akan melakukan moratorium produksi,"tukas Aboebakar.

Diketahui sebelumnya, empat gubernur di Pulau Kalimantan berkumpul di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka menuntut agar pemerintah pusat menambah kuota BBM bagi seluruh daerah di Kalimantan.

Yakni kuota BBM jenis premium Kalsel saat ini sebesar 461.000 kiloliter menjadi 590 kiloliter dan solar dari 253.000 kiloliter menjadi 320 kiloliter. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, mereka mengancam akan melakukan pemblokiran pasokan batubara agar tidak keluar dari Pulau Kalimantan. [gus]

Komentar

x