Find and Follow Us

Rabu, 20 November 2019 | 03:17 WIB

Kajari & Kapolres Gagah, Ketua PN 'Butut'

Oleh : Sumitro | Selasa, 10 April 2012 | 21:06 WIB
Kajari & Kapolres Gagah, Ketua PN 'Butut'
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidhiqie - inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assidhiqie menilai penegakan hukum di Indonesia tidak akan berhasil jika hakim tidak sejahtera.

"Demokrasi kita tidak akan berguna kalau tidak diimbangin tegaknya hukum dan peradilan kita. Kuncinya, hakim dibenahi termasuk status dan kesejahteraannya," tegas Jimly saat mendampingi puluhan hakim menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, Selasa (10/4/2012).

Ia membandingkan bagaimana kesejahteraan Ketua Pengadilan Negeri di suatu daerah dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres. "Kejari dan Kapolres ada pangkat, ajudan dan mobil dinas. Sementara Ketua PN biasanya hanya menggunakan mobil Kijang butut."

Padahal, jika masyarakat berbicara soal mafia hukum peradilan, maka pihak yang pertama disalahkan adalah hakim. "Jika kita mau benahi hukum kita, harus kita benahi mulai dari hakimnya," tandasnya.

Diungkapkan Jimly lebih jauh, kesejahteraan hakim diakuinya bukanlah satu-satunya jaminan demokrasi dan tegaknya hukum di Indonesia. Akan tetapi masalah kesejahteraan hakim ini tidak bisa dilupakan.

"Putusan pengadilan itu di tangan hakim, jadi kalau hakimnya independen tidak bisa dibeli maka tidak ada gunanya sogok polisi dan jaksa, membayar advokat terlalu mahal tidak gunanya kalau keadilan betul-betul berdasarkan kebenaran yang adil berdasar hukum," tandasnya. [mah]

Komentar

x