Find and Follow Us

Senin, 20 Januari 2020 | 10:16 WIB

IAW: Perseteruan Denny Bukti Wamen Tidak Efektif

Oleh : Irvan Ali Fauzi | Sabtu, 7 April 2012 | 22:05 WIB
IAW: Perseteruan Denny Bukti Wamen Tidak Efektif
Denny Indrayana - inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kasus perseteruan antara Wakil Menteri (Wamen) Hukum dan HAM Denny Indrayana dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM terkait inpeksi mendadak Denny ke Lapas Pekanbaru dinilai karena bias kewenangan dan kesalahan menafsirkan konstitusi.

Dikatakan oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus, kasus perseteruan Denny dengan Dirjen PAS tersebut adalah bukti kecenderungan terjadinya pemborosan, biasnya kewenangan, serta pertentangan kewenangan antara Wamen dengan pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian karena tidak efektifnya jabatan Wamen.

Karena itu, Iskandar mendesak Mahkamah Konsitusi untuk tidak terpengaruh tekanan dari berbagai pihak terkait uji materi mengenai jabatan Wamen dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Keretakan dan disharmonisasi hubungan Wamen dengan pejabat Eselon I sudah semakin terbukti. Oleh karenanya, MK diharamkan untuk memutus keberadaan Wamen sebab tidak dikenal UUD 1945 yang diamandemen dengan cara-cara negarawan yang bijak. MK harus memutuskan dengan tetap teguh berkaca kepada UUD 1945 yang diamandemen degan murni berpijak pada konstitusi," tegas Iskandar kepada wartawan, Sabtu (7/4/2012).

Saat ini, kata dia, dari berbagai pendapat publik dan beberapa pendapat Ketua MK ditangkap kesan bahwa diduga kuat MK mengalami berbagai tekanan dari pihak yang dituduhkan melakukan penabrakan UUD 1945 yang diamandemen. "Publik tentu memiliki kepentingan agar tekanan atau minimal desakan itu tidak berbuah hasil yang malah mengingkari UUD 1945 yang diamandemen," imbuh dia.

Maka menurutnya, perlu diberikan penilaian yang tegas terhadap uji materi UU Kementerian Negara yang melanggar UUD 1945 yang diamandemen itu supaya MK tidak memotong kewenangannya atau minimal memandulkan dirinya dalam upaya menegakkan konstitusi. "Wamen pernah dikenal di zaman pemerintahan Orde Lama tetapi dasar keberadaan Wamen itu bukanlah berdasar kepada UUD 1945 yang diamandemen," tandasnya.[iaf]

Komentar

x