Find and Follow Us

Senin, 20 Januari 2020 | 11:17 WIB

PKS Kembali Alami Ujian dari Koalisi

Oleh : R Ferdian Andi R | Minggu, 1 April 2012 | 21:33 WIB
PKS Kembali Alami Ujian dari Koalisi
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasca-sidang paripurna DPR Jumat (30/3/2012) kembali mendapat ujian. Desakan agar partai ini ditendang dari koalisi mengemuka.

Pilihan politik populis dengan menolak rencana penaikan harga BBM termasuk tidak memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM oleh PKS nyatanya berimbas negatif terhadap posisi partai itu di koalisi. PKS pun didesak keluar dari koalisi.

Desakan serupa bukan kali ini saja menimpa PKS. Saat pansus angket Century akhir 2009 serta pansus angket pajak 2011 lalu, PKS juga didesak agar disingkirkan dari koalisi. Puncaknya, saat perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Oktober 2011 lalu, jatah kursi milik PKS dipangkas satu yakni pos Kementerian Riset dan Tekhnologi (Kemenristek) yang diduduki Suharna Surapranata.

Tidak jelas alasan pencopotan menteri PKS itu. Disebut-sebut salah satunya imbas dari penyataan sejumlah elit PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah yang kerap melancarkan kritik ke pemerintahan SBY. Praktis, saat ini, PKS tinggal memiliki tiga kader di KIB II yakni Tifatul Sembiring, Salim Jufri Assegaf dan Suwarno.

Sikap politik PKS yang 'lepas' dalam merespons isu publik selama ini seperti persoalan Century, persoalan pajak, serta yang terakhir penaikan harga BBM dilakukan semata-mata untuk merespons aspirasi publik.

Seperti penegasan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terkait sikap PKS dengan menolak penaikan harga BBM karena partainya tidak mungkin meninggalkan rakyat. "Apabila PKS harus memilih satu di antara dua, tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS. Jika opsi yang dipilih pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat," ujar Luthfi dalam pembukaan Mukernas PKS di Medan, Sumatera Utara, pekan lalu.

PKS juga membantah telah mengkhianati koalisi, walau berseberangan sikap saat voting paripurna penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Sejarah telah mencatat, bukan kami yang khianat dari koalisi. Ingat meskipun kemarin (2011) satu Menteri PKS direshuffle, kami masih bertahan dalam koalisi," tegas Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy, kepada INILAH.COM, Minggu (1/4/2012).

Jika skenario PKS ditendang dalam koalisi, maka partai koalisi praktis hanya lima partai yakni Partai Demokrat (148 kursi), Partai Golkar (106 kursi), PAN (46 kursi), PPP (38 kursi), dan PKB (28 kursi). Sedangkan partai di luar koalisi yakni PDI Perjuangan (94 kursi), PKS (57 kursi), Partai Gerindra (26 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi)

Bila skenario ini dipilih SBY, kekuatan partai koalisi di parlemen masih dominan dengan komposisi partai koalisi sebanyak 366 kursi dan partai di luar pemerintahan sebesar 194 anggota. Secara matematis, pemerintahan SBY masih cukup stabil dengan dukungan partai koalisi bila PKS benar-benar ditendang dari koalisi. Namun juga tak bisa dikatakan aman mengingat Partai Golkar juga sering bermanuver di koalisi dan berpotensi berbeda suara di Parlemen.

Kini, kembali pada nyali Presiden SBY berani mendepak PKS atau tidak. Sepertinya Presiden SBY harus berfikir panjang demi kelangsungan koalisi dan demokrasi di Tanah Air. [mdr]

Komentar

x