Find and Follow Us

Jumat, 22 November 2019 | 10:15 WIB

BLSM Syarat Kepentingan Politik

Oleh : Marlen Sitompul | Jumat, 30 Maret 2012 | 03:05 WIB
BLSM Syarat Kepentingan Politik
Willy Kurniawan - IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Koordinator Nasional Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Transparansi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Willy Kurniawan, mengatakan proses penyaluran BLSM sarat akan kepentingan partai politik tertentu. Pasalnya, ada beberapa parpol besar di DPR meminta penyaluran BLSM melalui Kementerian Sosial. Sebagian parpol juga meminta penyaluran BLSM melalui kepala daerah masing-masing.

"Jadi ada salah satu partai besar yang meminta penyaluran BLSM ini lewat Kemensos, sedangkan partai lain menginginkan penyaluran melalui kepala daerah. Di situ ada proses negosiasi politiknya," kata Willy, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Lebih lanjut Willy menjelaskan, tarik menarik kepentingan tersebut terjadi dalam pembahasan BLSM di DPR. Hal itu terlihat dari fraksi yang menerima dan menolak kenaikan BBM dan fraksi yang lain menanyakan berapa besar bantuan tersebut. "Jadi ada dua proses yang berbeda, tetapi ada keterkaitan. Ada korelasi positif dari pertentangan ini," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menjelaskan efek negosiasi antarpartai politik tersebut harus segera diawasi, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapat haknya. "Kami melihat bahwa proses negosiasi ini harus diawasi, silahkan mereka bernegosiasi, asalkan masyarakat tidak dirugikan," tuturnya.

"Selama ini kita sudah menghimpun relawan di Jabodetabek yang siap diterjunkan mengawasi penyaluran, yang ingin kita lakukan adalah mengumpulkan data, karena kita tahu bahwa data ini sangat rentan untuk dimanipulasi. Jadi kita akan betul-betul mengawasi penyaluran dana BLSM ini agar tidak terjadi penyelewengan," pungkasnya. [mar]

Komentar

x