Kamis, 17 April 2014 | 13:41 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Mengurai Sengketa Pilkada KPU-MA
Headline
Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Rabu, 23 Januari 2008 | 18:29 WIB
INILAH.COM, Jakarta Kisruh pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah akhir-akhir ini telah menyeret Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke dalam perselisihan antarlembaga.
Konflik di antara kedua lembaga negara yang paling menonjol dan mutakhir adalah saat MA memutuskan langkah KPU mengambilalih kewenangan KPUD Maluku Utara adalah 'tidak punya dasar yusridis' meski pengambilalihan itu dilakukan berdasarkan pasal 122 ayat 3 UU No 22 Tahun 2007 tentang Pemilu.
MA, bahkan, menyatakan KPUD Maluku Utara telah menyelesaikan proses tahapan pilkada meski tidak sempurna dan oleh karena itu tidak dapat dinyatakan sebagai 'tidak mampu melaksanakan proses Pilkada Maluku Utara'.
Sebenarnya, perseteruan ini tak terlepas dari perbedaan penafsiran dan implementasi UU No 22/2007 tentang Pemilu, yang isinya memang belum sempurna. Bila hal ini dibiarkan berlanjut, tidak tertutup kemungkinan sengketa pilkada akan terus terjadi di masa depan. Energi masyarakat di daerah pun bakal habis terkuras dalam konflik yang tak berkesudahan dan kontraproduktif.
Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay mengatakan, ketiadaan peraturan yang lebih rinci dan detail mengenai cara penyelesaian konflik pilkada menjadi salah satu faktor penyebab perselisihan antara MA dan KPU selama ini.
Salah satu contoh, Pasal 122 ayat 3 UU No 22/2007 yang berbuny: apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan KPU setingkat di atasnya. Di lapangan, pasal ini menimbulkan potensi tafsir yang beragam.
"Hal seperti ini harusnya segera diantisipasi dengan menerbitkan peraturan pelaksana oleh KPU tanpa menabrak aturan-aturan lainnya," kata Hadar Gumay kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (23/1).
Rencana pemerintah merevisi UU No 32/2004 yang kini berlangsung, tambahnya, harus memanfaatkan momentum untuk mencantumkan klausul mengenai sengketa pilkada secara tegas. "Bila pemerintah ingin konsisten dalam mengintegrasi pilkada dalam pemilu, harusnya setiap sengketa pilkada diselesaiakan di MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.
Hadar meyakini, bila sengketa pilkada diselesaikan di MK, persoalan-persoalan yang terjadi saat ini tidak akan terulang. Ini karena kapasitas keahlian dan pengetahuan MK tentang hukum tatanegara lebih akurat. Prosedur internal MK pun sudah tertata rapi.
Dalam UU No 22/2007 tentang Pemilu terdapat klausul yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada menjadi hal yang sama. Seperti yang tercantum dalam kewenangan KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan lain-lainnya.
Dengan peraturan pelaksana yang diterbitkan KPU, kata Gumay, diharapkan kedua lembaga negara ini dapat saling menghargai fungsi dan peran masing-masing tanpa perlu dibebani kepentingan-kepentingan politik praktis dari elite parpol tertentu.
Sengketa pilkada, di mata pengamat hukum tatanegara dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Hendarmin Ranadireksa, adalah bentuk pencampuradukan persoalan politik dan hukum. Ini terjadi karena para elite politik yang terlibat dalam pilkada belum memiliki kematangan politik dalam berdemokrasi.
Di negeri demokrasi yang telah maju seperti AS sekalipun, konflik yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu bukan tak pernah terjadi. "Tapi, bila kita amati, kasus perselihan antara Algore dan Bush dalam pilpres di AS dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang membawanya ke Mahkamah Agung," kata Hendarmin kepada INILAH.COM, di Bandung, Rabu (23/1).
Menurut Hendarmin, kasus AS menjadi contoh yang baik dalam penyelesaian sengketa pemilu. "Dalam sengketa pilkada di Indonesia, selalu hanya satu pihak yang mengajukan keberatan sehingga perselisihan yang terjadi tak pernah usai," tegasnya.
Hadar Gumay maupun Hendarmin Ranadireksa sepakat harus ada penambahan klausul dalam aturan perundangan bahwa setiap sengketa pilkada harus diajukan bersama-sama kandidat yang berseteru, bukan pengajuan sepihak.
Kekisruhan pilkada kini telah menyeret perseteruan antarlembaga negara, yakni antara KPU dan MA. Sebagai solusinya, penerbitan peraturan yang detail di level pelaksana pemilu (KPU) dan revisi terhadap UU No 32/2004 harus segera dilakukan. Langkah ini mendesak untuk mengurangi konflik yang muncul akibat sengketa pilkada. [P1]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER