Find and Follow Us

Senin, 22 April 2019 | 14:15 WIB

Buka-bukaan Soal Lembaga Survei (1)

Berapa Harga Survei Politik?

Oleh : Raden Trimutia Hatta & Windi W | Rabu, 7 Januari 2009 | 17:45 WIB
Berapa Harga Survei Politik?
Denny JA-Saiful Mujani - inilah.com/ Raya Abdullah

INILAH.COM, Jakarta - Bak mendulang intan. Begitulah geliat para lembaga survei politik menjelang Pemilu 2009. Tak bisa dipungkiri nafas kehidupan beberapa lembaga survei politik berasal dari para klien yang tak lain adalah parpol. Lalu berapa sebenarnya tarif yang harus dibayar sang klien?Kecurigaan terhadap sumber dana lembaga survei politik mencuat setelah munculnya perbedaan mencolok sehingga menuai kontroversi. Publik pun mempertanyakan mana sebenarnya hasil survei yang benar.Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dikomandani Saiful Mujani menempatkan Partai Demokrat di posisi pertama dengan 23%, diikuti PDIP 17,1%. Hal berbeda ditunjukkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) milik Denny JA yang menunjukkan PDIP di posisi pertama dengan 31%, dibayangi Partai Demokrat 19%.Perbedaan mencolok inilah yang melahirkan pertanyaan: hasil survei sesuai bayaran? Hasil survei sesuai pesanan? Lembaga survei politik tidak independen? Hasil survei dimanipulasi?Tentu saja berbagai lembaga survei politik membantahnya. Meski mengakui kliennya adalah parpol, namun lembaga survei politik menegaskan tetap independen. Mengenai tarif yang dikenakan kepada para klien, mereka pun buka-bukaan harga."Biaya survei tergantung dari berapa jumlah respondennya. Semakin banyak responden, semakin besar. Kira-kira kalau survei nasional dengan 1.500 responden itu antara Rp 400-500 juta. Kalau 2.200 responden ya dihitung saja," ujar Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi.Dodi merujuk pada jumlah respoden dalam survei terakhirnya yang menempatkan Partai Demokrat di posisi pertama, diikuti PDIP. Diakui dia, survei terakhirnya itu memang didanai parpol, namun sebagian lagi dari dana sendiri."Pendanaan LSI memang dari klien yang biasanya adalah kandidat, parpol dan non parpol. Tapi tidak ada kaitannya dengan parpol yang unggul. Tidak semua survei kita mendapatkan keuntungan. Karena kita melakukan survei, terkadang tergantung isunya. Kalau bagus, walaupun harus rugi, kita akan lakukan untuk dapat data," ujarnya seraya mengelak menyebutkan nama para kliennya.Dodi menjamin survei yang dilakukan LSI selalu independen, tidak pernah memanipulasi data, tidak ada pertanyaan yang menggiring, data yang disajikan sesuai fakta. Pertimbangannya, jika data dimanipulasi, maka klien akan rugi. Sebab klien tidak akan bisa menyusun strategi yang tepat.Senada dengan LSI, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga memilih blak-blakkan mengakui dibiayai beberapa parpol sebagai kliennya. Sebab tanpa itu, lembaga survei manapun tak akan hidup. Dengan memiliki klien sejumlah parpol, LSN justru mengklaim dirinya independen. Sebab jika hanya terpaku pada satu parpol saja, maka berpihak."Biasanya kalau survei nasional dengan 1.200 responden itu sekitar Rp 400 jutaan, dan itu kita tidak dapat keuntungan. Tapi kalau di atas Rp 500 juta, kita dapat untung sekitar 10 persen," ungkap Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakri.Umar pun memastikan tidak ada hubungannya antara independensi dengan dana yang bersumber dari klien. Dalam AD/ART LSN, sebagai lembaga survei yang independen, pihaknya tidak akan menjadi bagian dari kekuatan parpol tertentu. Sehingga LSN bebas dari intervensi pihak manapun.Lain lagi ceritanya dengan Indonesian Research and Development Institute (IRDI). Lembaga survei ini mengandalkan dana pribadi. Sebab IRDI merupakan milik pribadi Direktur Eksekutifnya yakni Notrida GB Mandica Nur. IRDI mengklaim hinga kini belum mendapatkan untung dari hasil suvei."Dana survei itu relatif. Tergantung dari jumlah pertanyaan dan berapa susahnya pertanyaan yang diajukan ke responden. Selain itu berapa wilayah yang dipilih dan jumlah respondennya. Relatif sekitar Rp 700-800 juta dengan 2.600 responden. Tapi kita belum pernah menerima pesanan dari parpol. Siapapun yang order ke kita, baik itu SBY, JK, atau yang lainnya, kita akan berikan hasil berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan," kata Notrida.Memberikan penjelasan siapa penyandang dana dalam sebuah survei politik kepada publik sudah sepatutnya dilakukan lembaga survei. Sehingga, publik tidak diberikan informasi sepotong-sepotong. Meski lembaga survei selalu bersikukuh tetap independen, sebagian pihak juga tentu wajar akan berpikiran sebaliknya. No free lunch, sir! [L3/L4]

Komentar

x