Kamis, 24 Juli 2014 | 17:40 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Danpuspom TNI: Langsung Pecat
Headline
Danpuspom TNI Mayjen Hendardji Supandji mencoba tegas dan konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan di luar Markas TNI. - Ist
Oleh: Margawati Rahayu Simarmata
nasional - Selasa, 1 Januari 2008 | 17:34 WIB
INNChannels, Jakarta Disiplin adalah napas TNI. Tak ada kompromi terhadap setiap pelanggaran disiplin. Sanksi tegas, bahkan sampai ke tingkat pemecatan, bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan korps TNI. Karenanya, pengawasan internal dan eksternal dilakukan secara ketat dan konsisten. Pengawasan di luar markas menjadi tanggung jawab Puspom TNI yang kini dikomandani Mayjen Hendardji Supandji. Apa dan bagaimana kiprah Puspom TNI di bawah kendali Hendardji, berikut petikan wawancaranya dengan INNChannels di Jakarta, Selasa (1/1):
Penekanan tugas pokok Puspom TNI menyangkut apa saja?
Pengawasan di luar markas. Di dalam markas menjadi tugas Ankum (atasan yang berhak menghukum - Red). POM juga bertugas membantu Ankum dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin
Tidak lanjut kasus-kasus pelanggaran di luar markas yang ditangani POM seperti apa?
Diproses sampai Peradilan Militer. Sangat banyak yang diproses di sana. Anda bisa saja monitor Peradilan Militer karena sifatnya terbuka. Kalau tertutup, keputusannya batal demi hukum. Banyak sekali kasusnya dan akan terpantau jelas kalau melihat langsung ke sana.
Kalau memang disebut banyak, persisnya berapa?
Dalam setahun bisa mencapai 1.500 kasus dilimpahkan ke Peradilan Militer di seluruh Indonesia. Jadi, dalam satu bulan lebih dari seratus kasus. Dari mulai pelanggaran tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Detailnya tidak bisa saya sebutkan karena kebanyakan masalah internal. Untuk pelanggaran yang biasa, akan diserahkan kepada Ankum. Sedangkan tindak pidana yang ancamannya diatas tiga bulan, diserahkan kepada Oditur Militer. Dan proses hukum yang sedang berjalan, bisa dilihat langsung di Peradilan Militer.
Masuk ke soal narkoba. Apa langkah dari POM untuk mengatasi oknum prajurit TNI yang menggunakan narkoba?
Kasus narkoba ini termasuk yang diajukan ke Peradilan Militer. Bahkan, kalau ada anggota POM yang justru terlibat masalah narkoba, saya perintahkan untuk dipecat saja. Tidak cuma anggota POM, tapi prajurit TNI di mana pun pasti ditindak tegas kalau ketahuan memakai narkoba.
POM yang mengawasi ini atau siapa di TNI?
POM yang punya tugas melakukan pengawasan lewat cara patroli. Kirimkan Lid (personel penyelidik - Red) ke daerah atau lokasi-lokasi terlarang yang diduga ada anggota TNI di sana.
Yang ditangkap itu kategorinya pemakai, pengedar, beking, atau malah bandar?
Mayoritas pemakai. Tapi, ada beberapa ikut pula mengedarkan meski susah membuktikannya.
Bagaimana pelaksanaan fungsi dari POM sebagai pengawas?
Lho, buktinya ada yang ditangkap, toh? Kalau POM tidak mengawasi, mana pernah ada yang bisa tertangkap.
Teknis penangkapannya seperti apa?
Kami rutin mengadakan penangkapan lewat Operasi Gatib (Penegakan Tata Tertib - Red) dan operasi ini dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini rutin lho, bukan bersifat musiman. Setiap pekan, pasti ada kegiatan. Hanya, kami sengaja mengubah hari, tanggal, jam, dan lokasi pelaksanaan Operasi Gatib.
Tindakan apa yang diberlakukan terhadap oknum pemakai itu yang tertangkap POM?
Yang pasti, personel itu diberhentikan. Artinya, segera diproses pemberhentiannya. Yang berhak mengusulkan pemberhentiannya adalah kesatuannya. Dan, pada 2004 sudah ada ST KSAD atas masalah ini. ST KSAD itu Surat Telegram Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Isinya, yang terlibat narkoba harus diberhentikan.
Artinya, kalau diberhentikan, proses hukum tetap berjalan atau pemberhentikan itulah satu-satunya sanksi?
Proses hukum juga berjalan. Jadi, selain proses hukum berjalan, proses pemberhentiannya juga berjalan.
Di Peradilan Militer, untuk oknum yang terlibat narkoba, seberapa berat hukumannya?
Tergantung perbuatan yang dilakukan. Sebenarnya, ancaman pidananya minimal lima tahun. Tapi, saya juga tidak mengerti kenapa selama ini vonisnya terlalu ringan, hanya hitungan bulan. Bagi saya, vonis yang seringan itu kurang memuaskan.
Maksudnya, efek jera tidak ada jika dihukum datar-datar saja?
Betul. Harus tegas dan keras vonisnya.
Apakah selama ini ada kasus yang diproses mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI yang terlibat perdagangan senjata gelap di Indonesia?
Tidak ada.
Kalau ada personel TNI yang tertangkap saat Operasi Gatib, di kemanakan personel itu? Apakah otomatis langsung ditahan?
Tergantung ancaman pidananya. Kalau personel itu melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan umum, ia ditahan. Contoh, personel yang mabuk-mabukan. Orang mabuk kan bisa saja tiba-tiba menikam orang lain. Kalau tidak cepat ditahan, ia bisa merusak dan membayakan orang lain. Ini contoh riil.
Memasuki 2008, apa langkah-langkah yang akan diambil POM untuk lebih meningkatkan kedisiplinan prajurit TNI?
Saya sudah perintahkan agar sepanjang 2008 operasi-operasi terus dilaksanakan untuk menindak pelaku pelanggaran. Saya sudah perintahkan, jam harus terus diubah, hari diubah, lokasi diubah, agar jangan ada yang bisa lari kalau POM datang. Saya perintahkan juga, operasi-operasi itu tidak harus selalu dilakukan di hari-hari libur, Sabtu atau Minggu. Harus diacak. Hari-hari biasa juga bisa.
Apa saja target dari semua Operasi POM?
Sasarannya adalah kasus-kasus tindak pidana yang menonjol. Contoh, mabuk-mabukan, bawa senjata api tanpa izin, menggunakan narkoba. Tapi, kalau ada pelanggaran jenis lain yang ditemukan, tetap harus ditindak tegas. Ini dilakukan serentak.
Kalau sudah masuk awal tahun begini, selaku Komandan Puspom TNI Anda akan menyampaikan seluruh hasil evaluasi dan laporan resmi ke atasan?
Ya, betul, saya akan melaporkan kepada Panglima TNI. Biasanya, Komandan Puspom melaporkan awal tahun.
Apa yang diharapkan POM TNI mengingat konsistensi penegakan hukum dan disiplin adalah bagian dari profesionalisme TNI?
Disiplin prajurit harus lebih baik. Penegakan hukum akan terus dilakukan. Tidak akan pernah kendur. Bagi saya, penegakan hukum harus tetap dilakukan, tanpa mengenal batas waktu. Disiplin adalah napas TNI.
Kalau memang ada pelanggaran hukum seperti itu, apakah ada evaluasi bahwa bisa jadi faktor pemicunya adalah tingkat kesejahteraan hidup prajurit yang rendah?
Itu tidak perlu dijadikan alasan. Tingkat kesejahteraan seakan-akan dipakai sebagai pembenaran untuk bisa melakukan pelanggaran hukum. Tidak bisa begitu. Disiplin, itu wajib. Sepanjang orang itu memiliki moral yang baik, walaupun tingkat kesejahteraan hidupnya belum memadai, ia pasti akan tetap disiplin. Memang, harus diakui, kesejahteraan hidup mempengaruhi perilaku. Tapi, itu tak boleh dijadikan alasan. [I3]



Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER