Kamis, 30 Oktober 2014 | 23:38 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Inilah Tata Cara Pemilihan & Pelantikan Wapres (I)
Headline
istimewa
Oleh: Dwifantya Aquina
nasional - Selasa, 2 Maret 2010 | 07:42 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Rancangan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tentang peraturan tata tertib MPR RI yang dikemukakan di Gedung DPR, Senin (1/3), telah disahkan.

Berikut tata cara pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden:

Pasal 112 (1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang Paripurna MPR dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden. (2) Waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan di dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan fraksi-fraksi dan Pimpinan Kelompok Anggota.

(3) Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

(4) Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden tentang hasil putusan rapat Gabungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah Rapat Gabungan dilaksanakan.

(5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (6) Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan syarat-syarat kepada Pimpinan MPR, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

(7) Paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari bagi Presiden menyerahkan usul 2 (dua) calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6), MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota untuk membentuk Tim Verifikasi.

(8) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 2 (dua) calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7):

a. terdiri atas sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari Anggota yang susunannya mencerminkan fraksi dan Kelompok Anggota secara proporsional;
b. keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR;
c. masa kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan syarat-syarat bakal calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
d. dapat membentuk tim ahli; dan
e. melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan MPR. [bersambung/bar]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER