Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 07:18 WIB

Kejagung Sepakat Tunda Proses Hukum Calkada

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 12 Januari 2018 | 21:33 WIB

Berita Terkait

Kejagung Sepakat Tunda Proses Hukum Calkada
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo sepakat dengan usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menunda semua proses hukum calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018. Menurutnya, hal ini untuk mencegah adanya kegaduhan.

"Harusnya (tidak ditunda). Tapi ini kan, ini kita melihat kemanfaatan. Kamu tahu nggak hukum itu bukan hanya kepastian dan keadilan. Tapi juga kemanfaatan itu harus kamu ingat, itu kalau sekarang ada proses pilkada, ada kegaduhan. Ada pemeriksaan, diperiksa, dipanggil jadi saksi atau tersangka apa nggak gaduh itu? Manfaatnya di mana," ujar Prasetyo di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Menurut Prasetyo, perhelatan Pilkada yang memakan biaya cukup banyak akan sia-sia jika terjadi kegaduhan. Dia memastikan proses hukum akan berjalan kembali terhadap calon kepala daerah tersebut meski nanti akan terpilih atau tidak.

"Ini pilkada kan membutuhkan biayanya besar dan masyarakat mengharapkan hasilnya. Nanti setelah itu (pilkada, red), baru kemudian punya bukti dan fakta yang tak terbantahkan yang melibatkan mantan paslon yang sudah jadi pun baru diproses hukum. Tapi selama masih proses pilkada berlangsung kita nggak melakukan itu," kata Prasetyo.

Meski begitu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan tetap berlaku pada calon kepala daerah tersebut saat Pilkada 2018 berjalan.

"Siapapun, kecuali mungkin kalau tertangkap tangam lain lagi ceritanya. Makanya para paslon hati-hati lah pada proses apapun selama mengikuti proses pilkada atau persiapan ikuti pilkada ya hati-hati," ungkap dia.

"Kami penegak hukum ya kita harapkan akan independen yang tidak terpengaruh ke sana ke mari. Bukan karena ada jaksa jadi paslon akan berpihak nggak boleh. Biar mereka itu bertarung. Jaksa yang ikut pun kita harus independen, penegak hukum kawal di sana," sambung dia.

Sebelumnya, usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengajak seluruh penegak hukum menunda proses hukum kepada calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 ditolak oleh DPR. Fraksi-fraksi yang menolak yakni Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana, anggota Fraksi Gerindra Reza Patria, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Tak hanya itu, Ketua KPK Agus Rahardjo juga menolak usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. KPK, kata Agus, akan tetap memproses hukum sesuai aturan dan tak akan mencampuri proses politik di Pilkada 2018.

Tito mengusulkan penundaan proses hukum tersebut karena tidak ingin institusinya dianggap melakukan kriminalisasi terhadap kandidat yang sedang berkontestasi di Pilkada 2018. Meski begitu, dia mengaku siap mengikuti suara terbanyak dari institusi penegak hukum lainnya terkait usulan tersebut. [hpy]

Komentar

Embed Widget
x