Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 22 Januari 2018 | 07:39 WIB
 

Maju di Pilgub NTT, Kasus Viktor Laiskodat Ditunda

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 12 Januari 2018 | 16:19 WIB
Maju di Pilgub NTT, Kasus Viktor Laiskodat Ditunda
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Bareskrim Polri menunda sementara kasus dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh politikus NasDem, Viktor Laiskodat. Ini karena Viktor maju di Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Calon Gubernur.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan semua kasus yang menimpa para calon kepala daerah di Pilkada 2018 akan ditunda sementara, baik sebagai saksi, pelapor maupun tersangka.

"Penundaan diterapkan pada semua pasangan yang nantinya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada (12/2/2018) mendatang. Semua yang terkait pasangan calon yang ditetapkan, ini kita tunda. Sementara ya," kata Martinus di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Martinus menjelaskan, penundaan proses hukum tersebut saat tahapan penetapan, tahapan pemilihan sampai munculnya Sengketa di MK.

Penundaan ini, kata dia, bertujuan agar tidak dimanfaatkan oleh para pendukung atau pihak lain yang terkait dengan pasangan calon yang berpotensi menimbulkan stabilitas.

"Ini berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan, menimbulkan satu upaya upaya black campaign sehingga perlu dilakukan upaya untuk menunda ini sehingga pelaksanaan proses demokrasi ini," ujar Martinus.

Martinus mengatakan, penundaan seperti ini bukan hanya dilakukan saat Pilkada tahun 2018 saja. Namun, dalam Pilkada sebelumnya, Polri juga telah melakukan penundaan sementara pada kasus calon kepala daerah.

"Ini bukan hanya pilkada ini, di Pilkada sebelumnya juga sudah dilakukan hal yang sama," ungkap Martinus.

Nama Viktor Laiskodat menyita perhatian saat pidato kontroversialnya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Seiring berjaan, proses hukum Viktor terganjal dengan adanya hak imunitas sebagai anggota DPR.

Polri hingga saat ini masih menunggu hasil sidang kode etik MKD DPR soal pidato Viktor apakah sebagai anggota DPR atau sebagai pribadi.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x