Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 April 2018 | 18:10 WIB
 

KIPP Minta KPU Bergerak Cepat Respons Putusan MK

Oleh : - | Kamis, 11 Januari 2018 | 17:48 WIB
KIPP Minta KPU Bergerak Cepat Respons Putusan MK
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bergerak cepat untuk merespons putusan itu.

"Keputusan MK tentang verifikasi faktual harus disikapi oleh KPU dengan mempersiapkan regulasi dan perangkat pendukungnya," kata Kaka saat dikonfirmasi INILAHCOM, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dia mengimbau KPU secepatnya untuk menindaklanjuti putusan MK dengan mengeluarkan dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU).

"Harus dipikirkan juga agar pelaksanaannya tak mengganggu pelaksanaan pemilu secara keseluruhan," ucapnya.

Diketahui, MK mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi tersebut diajukan Partai Idaman yang terregitrasi dengan nomor 53/ PUU-XV/2017.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Arief Hidayat saat membaca putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang sudah ditetapkan verifikasi oleh KPU.

Sementara itu, Pasal 173 ayat (3) berbunyi," Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu.

Dengan ketentuan dua pasal tersebut, maka parpol yang sudah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Dengan putusan MK tersebut, maka ketentuan tersebut diubah.

Parpol yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019. [rok]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x