Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 26 Mei 2018 | 19:11 WIB
 

Ini Harta Nurdin Halid & IYL Maju di Pilgub Sulsel

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 11 Januari 2018 | 08:01 WIB
Ini Harta Nurdin Halid & IYL Maju di Pilgub Sulsel
Calon Gubernur Sulwesi Selatan Nurdin Halid - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Sulwesi Selatan Nurdin Halid terakhir kali memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) nya pada 29 April 2002 sesuai yang tertera dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK. Dalam laporan itu tercatat harta kekayaan Nurdin menembus angka Rp8.155.277.690.

Total angka itu terbagi antara lain harta tidak bergerak berupa sembilan petak tanah dan bangunan senilai Rp6.053.773.000. Nurdin, juga tercatat memiliki logam mulia seharga Rp318 juta. Ada juga lahan perkebunan yang nilainya ditaksir mencapai Rp150 juta. Ia juga memiliki alat transportasi Rp1.173.000.

Nurdin juga memiliki simpanan kekayaan di Bank. Simpanannya mencapai Rp106,7 juta. Dalam data itu Nurdin juga diketahui memiliki utang Rp 270 juta. Dikurangi utang, harta kekayaan tak bergerak Nurdin hingga 2002 mencapai Rp 8.155.227.699.

Sementara di daerah yang sama, Calon Gubernur Sulwesi Selatan Ichsan Yasin Limpo (IYL) tercatat dalam Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK terakir kali memasukkan LHKPN pada 28 Maret 2003. Kala itu harta yang dilaporkan berjumlah total Rp6.848.969.839.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]

Komentar

 
Embed Widget

x