Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 06:26 WIB

Miliki Rp63 Miliar, JR Saragih Cagub Sumut Terkaya

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 11 Januari 2018 | 07:02 WIB
Miliki Rp63 Miliar, JR Saragih Cagub Sumut Terkaya
Calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli (JR) Saragih - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli (JR) Saragih tercatat sudah empat kali memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir, JR Saragih mengirim LHKPN pada 4 Agustus 2016.

Dari laporan itu diketahui JR Saragih memiliki total kekayaan Rp46.781.656.485 pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 63.315.856.496.

Harta kekayaan JR Saragih didominasi harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan lainnya dengan nilai Rp61.182.622.000. Sementara harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya terjadi penurunan nilai menjadi Rp3.404.964.160 dari angka Rp4.456.835.200 di 2015.

JR Saragih juga miliki surat berharga sebesar Rp7.346.000.000 dan Giro dan setara KAS lainnya senilai Rp5.285.563.697.

Ia juga tercatat memiliki peningkatan hutang pada 2016 sebesar Rp13.903.283.361 yang pada tahun 2015 hanya senilai Rp12.000.000.000.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]

Komentar

x