Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 November 2018 | 00:41 WIB

Pilgub Jateng Sudirman Said Bermodal Rp4,6 Miliar

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 11 Januari 2018 | 05:04 WIB

Berita Terkait

Pilgub Jateng Sudirman Said Bermodal Rp4,6 Miliar
Mantan menteri ESDM, Sudirman Said - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan menteri ESDM, Sudirman Said resmi diusung maju bertarung sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Sudirman terakhir melaporkan kekayaannya pada 9 Januari 2018. Dalam laporan itu, tercatat ia memiliki harta mencapai Rp4.672.784.760.

Laporan itu tercatat dalam laman Pantau Pilkada Indonesia dalam situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

Meski demikian, laman itu memang tidak merinci total harta yang dimiliki Sudirman. Sedangkan dalam dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, LHKPN Sudirman yang dikirim 6 Oktober 2016 mencatat harta mantan Menteri ESDM ini baru berkisar Rp3.813.472.050 dan USD909.

Dalam laporan lama itu tercatat Sudirman memiliki aset harta tidak bergerak sebesar Rp5.349.406.850, alat transportasi Rp502.000.000,harta bergerak lainnya Rp150.000.000, Surat Berharga Rp305.954.890, Giro setara KAS lainnya Rp193.410.093 dan USD909

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]


Komentar

Embed Widget
x