Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 Februari 2018 | 03:22 WIB
 

Satgas Anti-Money Politic Terbentuk

KPK-Polri Bagi Tugas di Satgas Anti-Money Politic

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Kamis, 11 Januari 2018 | 00:01 WIB
KPK-Polri Bagi Tugas di Satgas Anti-Money Politic
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan Satgas Anti-Politik Uang atau Anti-Money Politics, yang terdiri dari personel Polri dan KPK, sudah mulai bekerja.

Dia memastikan Polri sudah berkoordinasi dengan KPK perihal pembagian tugas dalam satgas.

"Sudah dibentuk dan ada sendiri satgas-satgasnya. (Koordinasi dengan KPK) pastilah itu sudah. Itu diharapkan kerja sama. KPK yang menangani (perkara) jika orang yang terlibat money politics adalah penyelenggara negara. Karena dikhawatirkan yang bukan penyelenggara negara bisa lolos, oleh sebab itu Polri main di sini," kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan Satgas Anti-Politik Uang diharapkan dapat mengikuti jejak keberhasilan Satgas Pangan.
Satgas Pangan, yang dikepalai Setyo, dinilai berhasil dalam menjaga stabilitas bahan pokok saat hari raya Idul Fitri, Natal, dan perayaan akhir tahun.

"Kita mau mencontoh success story Satgas Pangan dengan bentuk Satgas Anti-Money Politics," kata Martinus.

Dia menjelaskan Satgas Anti-Politik Uang memiliki kemampuan teknis dalam hal pengawasan tapi tak dimiliki Bawaslu.

"Satgas ini untuk backup karena Bawaslu kan nggak punya peralatan tapping (penyadapan) sehingga butuh polisi dan KPK untuk berikan bukti dukungan. Nah itu yang kita bantu backup," jelas Martinus.

Dia mengatakan, pembentukan Satgas Anti-Politik Uang dimaksudkan untuk menangkal semua bentuk politik uang dalam Pilkada serentak 2018.

Dalam Undang-Undang Pemilu jelas melarangan adanya politik uang, tapi nyatanya praktik tersebut masih ada.

"Money politics itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa itu tidak boleh. Tapi praktik-praktik yang terjadi vote buying tetap ada, sehingga perlu dicegah," terang Martinus.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x