Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 April 2018 | 11:05 WIB
 

Harta Gus Ipul Masih Tercatat Rp13 Miliar

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 10 Januari 2018 | 08:01 WIB
Harta Gus Ipul Masih Tercatat Rp13 Miliar
Saifullah Yusuf - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul resmi maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur periode 2018-2023. Meski demikian ia belum memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data terakhir harta kekayaan Gus Ipul masih tercatat mencapai Rp13.637.982.934 dan USD 5000. Laporan ini dibuat 11 April 2014. Kekayaannya itu naik dari laporan sebelumnya (per 19 Mei 2013) yang tercatat Rp 12.998.129.339.

Total kekayaan itu terbagi antara lain tanah dan bangunan seluas 311 m2 dan 77 m2 di Kota Depok tahun perolehan 2008 dengan nilai Rp 10.135.920.000 dan Rp 750 juta.

Lalu tanah dan bangunan seluas 3.670 m2 dan 1.000 m2 di Jakarta Selatan perolehan tahun 1997 sampai 2004 sebesar Rp 7.985.920.000. Dan bangunan seluas 123 m2 di Surabaya senilai Rp 1,4 miliar.

Sedangkan harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya dengan total Rp 2,975 miliar, yang terdiri dari mobil Toyota Harrier (2010) Rp 690 juta, Mitsubishi Strada (2006) Rp 150 juta, Toyota Alphard (2006) Rp 350 juta, Nissan Serena (2009) Rp 170 juta, Yamaha FX Cruiser (2006) Rp 25 juta, Yamaha SUV (2003) Rp 20 juta, Totoya Alphard (2011) Rp 750 juta, Honda Freed (2011) Rp 180 jta, Toyota Vellfire (2009) Rp 850 juta. Dan harta bergerak lainnya total Rp 525 juta. Sementara giro dan setara kas lainnya total Rp 4.840.192.951. Gus Ipul memiliki hutang Rp 4.638.140.018.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]

Komentar

 
Embed Widget

x