Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 19 Oktober 2018 | 17:27 WIB

KPK Catat Harta Sudrajat Sebanyak Rp3,4 Miliar

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 10 Januari 2018 | 06:03 WIB

Berita Terkait

KPK Catat Harta Sudrajat Sebanyak Rp3,4 Miliar
Sudrajat - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Jelang pemilihan gubernur 2018 sejumlah calon diminta segera memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya ada beberapa nama yang LHKPN terakhir tercatat sudah belasan tahun.

Diantaranya calon gubernur Jawa Barat usungan koalisi Gerindra, PAN, dan PKS, Sudrajat. Dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, tokoh ini tercatat terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 30 September 2002, saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Kala itu kekayaan Sudrajat sebanyak Rp 3.440.294.898 dan US$ 295.000.

Dalam laporan ini tertulis Sudrajat memiliki harta tidak bergerak sebanyak Rp2.354.093.000 dan USD 223.000, alat transportasi Rp397.000.000 dan USD2000 serta Giro Setara KAS Rp402.723.898 dan USD70.000.

Sementara calon wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu yang disandingkan bersama Sudrajat terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 14 September 2012 ketika masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kala itu total harta kekayaannya sebesar Rp 945.180.581.

Angka itu adalah total dari harta tidak bergerak Rp532.373.500, alat transportasi Rp378.000.000, harta bergerak lainnya Rp23.350.000, Giro setara KAS Rp217.078.595 dan Hutang Rp205.621.514.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]

Komentar

Embed Widget
x