Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 13 November 2018 | 15:09 WIB

Kantongi Rp38 Miliar, Demiz Cagub Jabar Terkaya

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 10 Januari 2018 | 03:06 WIB

Berita Terkait

Kantongi Rp38 Miliar, Demiz Cagub Jabar Terkaya
Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar tercatat menjadi peserta Pilgub paling kaya berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan laporan dalam aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, Deddy Mizwar diketahui terakhir kali memasukkan LHKPN pada 1 April 2016 saat menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Dalam LHKPN ini tercatat harta aktor senior itu mencapai Rp38.915.835.289 dan US$ 35.541.

Total kekayaan Demiz terbagi antara lain, harta tidak bergerak mencapai Rp7.907.668, alat transportasi Rp1.563.000, harta bergerak lainnya Rp2.538.066, surat berharga Rp1.454.544.789 dan Giro setara KAS sebesar Rp25.452.566.500.

Sementara wakilnya, Dedi Mulyadi melaporkan harta kekayaan terakhir pada 27 Mei 2016 sebagai Bupati Purwakarta. Total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp 90.004.866. Total ini terdiri dari harta tidak bergerak sebesar Rp131.750.000, alat transportasi Rp37.692.000, harta bergerak lainnya Rp31.050.000 dan Giro setara KAS sebesar Rp14.630.254.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]


Komentar

x