Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 20 September 2018 | 04:39 WIB

Larangan Motor Batal, Audit Kebijakan Ahok-Djarot

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 9 Januari 2018 | 20:30 WIB

Berita Terkait

Larangan Motor Batal, Audit Kebijakan Ahok-Djarot
(Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)

INILAHCOM, Jakarta - Satu persatu kebijakan pimpinan Jakarta era Basuki Tjahja Purnama-Djarot Sayiful Hidayat dibatalkan baik melalui mekanisme hukum maupun jalur politik. Perlu adanya audit produk kebijakan era kepemimpinan Ahok-Djarot di DKI Jakarta.

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 57 P/HUM/2017 telah membatalkan Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Juncto Pasal 1 ayat (1) da ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Dalam putusannya, MA menyebutkan Pergub yang diterbitkan era Gubernur DKI Jakarat Basuki Tjahja Purnama. "Bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," sebut putusan MA tersebut.

Putusan MA ini memutus polemik yang sempat muncul kebijakan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang melarang kendaraan roda dua melintas jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Putusan ini juga memberi jalan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana mencabut Pergub DKI No 141 Tahun 2015.

Menurut praktisi hukum tata negara Irman Putra Sidin, putusan MA tersebut berlaku serta merta dan berkarakter self executing. Menurut dia, putusan tersebut sesuai UU MA di mana keberlakuan putusan tidak bergantung pada pencabutan peraturan oleh instansi terkait yakni Gubernur untuk mencabut peraturan yang telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Karena sejatinya begitu MA membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut, saat itu juga peraturan perundang-undangan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikatnya (kehilangan nyawanya) sudah tidak berlaku lagi," kata Irman di Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Menurut Irman, Putusan MA berlaku sejak diputuskan dan diucapkan, sama seperti sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, sambung Irman, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 Pergub DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karenanya sudah tidak berlaku lagi.

Sementara terpisah anggota DPD RI dari DKI Jakarta Dailami Firdaus menyebutkan putusan MA merupakan kemenangan rakyat Jakarta. Menurut dia, putusan tersebut seperti benang lurus dengan janji-janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjadikan Jakarta dapat dinikmati oleh seluruh warganya dengan slogan Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

"Pemprov DKI Jakarta harus segera melaksanakan putusan tersebut dan menyiapkan hal-hal untuk mendukung putusan tersebut," sebut putera almarhumah pendakwah Tuti Alawiyah ini.

Pergub DKI No 141 Tahun 2015 ini menjadi contoh kebijakan di era Ahok-Djarot saat memimpin Jakarta secara teknis penyusunan perundang-undangan bertentangan dengan UU. Putusan MA ini melengkapi langkah politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menarik dua rancangan Perda soal reklamasi.

Sebelumnya, Anies-Sandi berencana mengubah empat Pergub yang diterbitkan di era Ahok-Djarot di antaranya Pergub No 141 Tahun 2015 tentang larangan seoeda motor, Pergub No 25 Tahun 2017 tengang Electronic Road Pricing, Pergub 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame, serta Pergub No 36 Tahun 2014 tentang Konsep penataan kawasan Kota Tua.

Komentar

x