Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 23 Februari 2018 | 13:53 WIB
 

Jenderal Tak Boleh Kampanye Ada di UU TNI/Polri

Oleh : Fadhly Zikry | Selasa, 9 Januari 2018 | 15:24 WIB
Jenderal Tak Boleh Kampanye Ada di UU TNI/Polri
Direktur LSM Imparsial Al Araf

INILAHCOM, Jakarta - Direktur LSM Imparsial Al Araf mengatakan, para anggota TNI maupun Polri seharusnya tidak boleh melakukan aktifitas politik sebelum benar-benar mundur sebagai anggota aktif TNI Polri.

Menurut dia, pijakan undang-undang (UU) yang harus ditaati oleh anggota TNI-Polri yaitu UU TNI-Polri bukan UU Pilkada.

"Undang-undang sebagai payung hukum anggota TNI-Polri tidak boleh melakukan politik praktis," kata Al Araf dalam diskusi di kantor KontraS, Jl. Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Dia menambahkan, dalam UU TNI-Polri, para anggotanya dilarang melakukan politik praktis. Seharusnya pijakan beberapa jenderal yang ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak tahun 2018 ini pada UU TNI-Polri, bukan UU Pilkada.

"Secara tersirat tidak boleh lakukan langkah politik dalam Pilkada atau Pemilu," tandasnya. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x