Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 20 September 2018 | 04:36 WIB

Cinta Kilat Parpol di Pilkada Serentak

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 8 Januari 2018 | 15:23 WIB

Berita Terkait

Cinta Kilat Parpol di Pilkada Serentak
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah partai politik telah mengumumkan jagoannya untuk maju dalam Pilkada serentak di 171 Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. Mulai 8-10 Januari pendaftaran bakal calon kepala daerah berlangsung. Ada hal yang menarik pada proses politik kali ini yakni fenomena cinta kilat ala Parpol.

Hiruk pikuk tahapan proses Pilkada serentak saat ini masih terjadi di sejumlah partai politik khususnya dalam menyiapkan calon yang diusung. Menariknya, sejumlah partai politik dalam mengajukan kandidat yang diusung tampak mengalami kegagapan. Fenomena cinta kilat antara partai politik dengan kandidat kerap terjadi di sejumlah daerah. Partai politik yang memiliki fungsi sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan politik, tak muncul dalam hiruk pikuk Pilkada ini.

Simak sajak bagaimana drama penentuan calon kepala daerah di Jawa Barat sebelum akhirnya menghasilkan empat pasang calon yakni Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sudrajat-Syaikhu dan TB Hasanudin-Anton. Mulanya di provinsi ini hanya memunculkan tiga pasang kandidat saja, meski baru sekadar pernyataan para elitnya.

Mulanya Ridwan Kamil yang didukung sejumlah partai politik seperti Partai Golkar, PKB, PPP serta NasDem. Namun di tengah jalan, Partai Golkar menarik dukungan lantaran ketidakjelasan Ridwan Kamil dalam mengusung kader Golkar Daniel Muttaqien.

Tarik menarik soal siapa yang menduduki pos calon wakil gubernur menjadi pemicunya. Komunikasi politik Ridwan Kamil dengan PDI Perjuangan sehari sebelum penetapan cawagub, juga menunjukkan betapa pembahasan soal calon kepala daerah begitu instan dan cukup longgar.

Munculnya pasangan TB Hasanudin-Anton Charlyn yang diusung PDI Perjuangan tak lebih merupakan opsi terakhir lantaran upaya komunikasi politik yang sebelumnya dilakukan gagal mencapai kesepakatan.

Begitu juga yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Drama mundurnya Abdullan Azwar Anas yang ditimpa foto panas antara dirinya dengan perempuan juga menunjukkan proses seleksi yang dilakukan partai politik tidak mampu melakukan deteksi secara konkret atas jejak rekam kandidat baik dari sisi kinerja maupun urusan integirtas personal kandidat. Sikap mundur Anas tentu memberi pesan penting soal moralitas dan integritas menjadi hal yang melekat pada sosok pemimpin. Imbasnya cukup serius, hingga saat ini, Cagub Syaifullah Yusuf yang diusung PDI Perjuangan dan PKB masih belum memiliki pasangan pengganti Anas.

Masih di Jawa Timur. Koalisi yang dirintis Partai Gerindra dan PAN hingga hari H dimulainya pendaftaran ini masih belum menemukan calon yang akan diusung. Upaya politik yang dilakukan gagal. Seperti meminang Mahfud MD hingga Yenni Wahid tak mendapat respons positif dari keduanya. Peristiwa ini semakin menegaskan partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi untuk dijadikan pemimpin khususnya di level daerah.

Di Sumatera Utara tak kalah dramatis. Dukungan mayoritas partai politik terhadap pasangan Edy Rahmayadi-Rajekhshah ini juga menyisakan cerita menarik. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi yang semula telah mendapat surat rekomendasi dari partai tempat ia bernaung yakni Partai NasDem dicabut jelang dimulainya pendaftaran. Partai besutan Surya Paloh itu lebih memilih Edy yang jelas bukan kader NasDem.

Selain itu, PDI Perjuangan juga melakukan akrobat politik. Partai penguasa ini mencalonkan Djarot Syaiful Hidayat yang pernah maju dan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Februari 2017 lalu. Pilihan PDI Perjuangan terhadap Djarot seperti memberi pesan, minimnya kader PDI Perjuangan dari Sumatera Utara, mengingat Djarot merupakan kader PDI Perjuangan asal Blitar, Jawa Timur.

Pilkada serentak yang digelar pada 2018 ini semestinya menjadi pembuktian partai politik sebagai instrumen demokrasi yang modern yang salah satunya memiliki fugsi sebagai tempat rekrutmen calon pemimpin. Namun alih-alih partai politik menjadi tempat penggemblengan kader yang tangguh, partai politik tak ubahnya kendaraan yang siap dipakai oleh siapapun, asal cocok dengan pengemudi.

Komentar

x