Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 September 2018 | 12:13 WIB

Tahun Politik,SBY Imbau Netralitas Elemen Negara

Oleh : Agus Irawan | Sabtu, 6 Januari 2018 | 03:30 WIB

Berita Terkait

Tahun Politik,SBY Imbau Netralitas Elemen Negara
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan netralitas negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Negara harus netral dan tidak boleh berpihak. Di sini termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI. Juga BUMN dan BUMD," kata SBY, Jumat (5/1/2018). SBY menyebutkan tidak boleh elemen-elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu," Baik itu calon Bupati, calon Walikota, calon Gubernur, calon Presiden dan wakil-wakilnya," jelasnya. Menurutnya, seluruh elemen negara juga tidak boleh memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu dan juga partai-partai politik tertentu. Selain itu, penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa. "Jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu," ungkapnya. Mantan Presiden ke-6 RI ini juga mengingatkan perlunya cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI, dengan partai-partai politik tertentu. "Karena kalau hal itu terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat," tegasnya. Lebih jauh, ia pun mengharapkan adanya peningkatan pencegahan kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. "Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik. Hati-hati dalam berbuat. Jangan dikira pihak lain tidak tahu. Jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi," ujarnya. Ia juga menghimbau personel Polri dan TNI yang ingin maju dalam Pilkada 2018 atau Pemilu 2019 ada ketentuan dan aturan mainnya. "Patuhi dan jangan sampai dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas, karena melanggar etika dan kepantasan politik," paparnya.

Komentar

x