Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Juli 2018 | 06:57 WIB
 

Tunda Proses Hukum Paslon Pilkada, Ini Cara Polri

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 5 Januari 2018 | 19:43 WIB
Tunda Proses Hukum Paslon Pilkada, Ini Cara Polri
Kapolri Jenderal Tito Karnavian - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajak lembaga penegak hukum agar menunda semua proses hukum berupa pemanggilan terhadap pihak yang telah ditetapkan KPU sebagai calon. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kampanye negatif.

Tito akan menggandeng KPK dan Kejagung untuk sama-sama menghentikan sementara proses hukum tersebut. Dan akan melanjutkan proses hukumnya usai gelaran Pilkada 2018 selesei.

"Saya selaku Kapolri mengajak dan mengimbau dan akan berusaha kepada para penegak hukum lainnya Kejaksaan, KPK koordinasi dengan Bawaslu, mari sama-sama kalau sudah ada penetapan nanti, siapapun yang sudah ditetapkan jangan diganggu mereka dengan pemanggilan proses hukum, karena pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses demokrasi yang mungkin tidak fair karena mempengaruhi opini publik," kata Tito, Jumat (5/1/2018).

Tito menerangkan, proses hukum bisa dilanjutkan setelah gelaran Pilkada 2018 selesai. Cara itu dinilai Tito agar pemilihan berlangsung fair.

"Proses hukum ditunda dulu sampai pilkada selesai, kalau pilkada selesai terpilih, proses hukum, kalau enggak terpilih proses hukum dilanjutkan itu sehingga fair," terang Tito.

Tito siap untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK, Kejaksaan membuat nota kesepahaman untuk menjaga netralitas.

"Jadi sekali lagi saya pesan terpenting agar dicatat, Kapolri mengajak lembaga penegak hukum lainnya baik Kejaksaan dan KPK, Pajak mungkin atau Bawaslu. Saya mau lobi dan mengundang untuk membuat MoU jaga netralitas kita dan jangan digunakan alat politik supaya proses hukum paslon ditunda sampai pilkada selesai," ujar dia. [ton]

Komentar

x