Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 03:02 WIB
 

Temui Kapolri, BPH Migas Minta Kawal BBM 1 Harga

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 5 Januari 2018 | 13:31 WIB
Temui Kapolri, BPH Migas Minta Kawal BBM 1 Harga
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendapat kunjungan rombongan BPH Migas yang dipimpin Fanshurullah Asa.

Pertemuan yang berlangsung di gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (5/1/2018), ini membahas program pemerintah mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam koordinasi ini beliau menyampaikan tugas-tugas BPH Migas, yang paling utama adanya kebijakan Bapak Presiden tentang BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke beliau menginginkan agar satu harga sampai ke Papua dan terpencil," ujar Tito saat jumpa pers.

"Di samping itu juga kita mengenai masalah pemgawasan distribusi elpiji 3kg yang juga menjadi program Bapak Presiden, keduanya dalam rangka untuk memudahakan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga BBM dan gas yang terjangkau disubsidi pemerintah sehingga masyarakat bawah betul-betul tertolong dengan kebijakan Pemerintah," sambung Tito.

Fanshurullah di tempat yang sama mengatakan BPH Migas bersinergri dengan Polri untuk melaksanakan lima tugas dari Presiden untuk melakukan BBM 1 Harga yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017.

"Kami dari BPH Migas diinstruksikan Presiden tentang BBM satu Harga dimana diatur dalam Permen 36 Tahun 2017 Kementerian ESDM itu ditugaskan untuk melaksanakan 5 tugas," jelas Fanshrullah.

Berikut Lima tugas BPH Migas dalam program BBM Satu Harga :

1. Menunjuk badan usaha, yaitu Pertamina dengan perusahaan swasta.

2. Mengatur kuota BBM baik subsidi atau premium penugasan.

3. Melaksanakan pengawasan sejauhmana BBM satu harga berjalan dengan baik, terdistribusi dengan baik sehingga terwujud bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan dalam ketesediaan dan juga distribusi.

4. Melaksanakan verifikasi setiap 1 liter yang dilaksanakan oleh badan usaha tadi akan diverifikasi secara kritis, objektif oleh BPH Migas.

5. Memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak melaksanakan penyaluran BBM satu harga dengan baik.

[rok]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x