Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 September 2018 | 12:14 WIB

Nasib Parpol Tergantung Putusan MK Soal UU Pemilu

Rabu, 3 Januari 2018 | 20:10 WIB

Berita Terkait

Nasib Parpol Tergantung Putusan MK Soal UU Pemilu
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus perkara uji materi UU Pemilu secepatnya.

"Setidaknya yang paling krusial soal ketentuan persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu yang diuji materi oleh beberapa parpol baru berkaitan dengan apakah partai peserta pemilu yang lalu perlu diverifikasi faktual atau tidak," katanya kepada wartawan, Rabu (3/1/2018).

Dia menegaskan hal tersebut cukup mendesak karena KPU saat ini sedang lakukan verifikasi faktual dan pada pertengahan Februari akan menetapkan parpol peserta pemilu 2019.

"KPU harus dapatkan kepastian hukum soal verifikasi parpol karena akan banyak konsekwensinya bagi KPU untuk merespons putusan MK, terutama jika seandainya MK memutuskan bahwa semua parpol wajib diverifikasi faktual," ungkapnya.

(Baca juga: Tugas Berat KPU Verifikasi Faktual 10 Parpol Lama)

Selain itu, Titi menyinggung putusan pengujian pasal 222 UU 7/2017 terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Yang mana sidang terakhir sudah beres sejak 13 November 2017 dan kesimpulan para pihak sudah disampaikan sejak sebelum akhir November 2017.

"Mestinya sudah cukup waktu bagi MK untuk membacakan putusan atas perkara ini. Agar parpol-parpol dan KPU bisa dapatkan kepastian hukum terkait peta pencalonan presiden apakah setiap parpol bisa mengusung calon atau tidak," kata Titi.

Konsekuensinya jika tidak segera diputuskan oleh MK maka KPU perlu membuat aturan pelaksaan lebih lanjut dan parpol-parpol perlu kepastian terkait bangunan koalisi yang ingin dibentuk.

Sebelumnya diberitakan, MK telah menargetkan seluruh uji materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu rampung pada Januari 2018.

Alasannya, menurut Ketua MK Arief Hidayat agar tidak mengganggu kalender ketatanegaraan, proses pemilu berikutnya.

Menurut Arief, hampir semua gugatan uji materi tentang UU Pemilu ke MK telah selesai dalam proses persidangan.

Selain itu, kata Arief, MK juga menyiapkan sejumlah instrumen peraturan untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018. [rok]

Komentar

x