Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 April 2018 | 10:59 WIB
 

Polri Minta Kaji Ulang Aturan Pelaksanaan Pilkada

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Rabu, 3 Januari 2018 | 16:36 WIB
Polri Minta Kaji Ulang Aturan Pelaksanaan Pilkada
Kapolri Jenderal Tito Karnavian - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pemerintah dan lembaga terkait mengkaji ulang efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Menurut dia, hal ini memicu banyaknya terjadi pelanggaran dari pesta demokrasi tersebut.

"Proses demokrasi kita ini biayanya tinggi sekali, bahkan saya sudah sampaikan kepada Bapak Mendagri (Tjahjo Kumulo) dan Ketua KPK (Agus Rahardjo) untuk melakukan survei atau evaluasi. Untuk melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan Pilkada," kata Tito, Rabu (3/1/2018).

Tito menjelaskan terdapat sisi negatif dari pelaksanaan Pilkada secara demokrasi tersebut, seperti biaya anggaran yang tinggi dan adanya politik uang yang dikeluarkan oleh pemilik kekuasaan, hal ini cenderung terjadi pada proses pesta demokrasi.

"Masyarakat Indonesia ini low class (menengah bawah), imbasnya pilkada yang terjadi orang tidak melihat program atau kampanye, tapi siapa yang datang bawa uang," ujar Tito.

Tito menyebut untuk menjadi seorang pimpinan kepala daerah seperti Bupati dan Gubernur harus membutuhkan anggaran Rp30 miliar sampai dengan Rp50 miliar. Hal ini yang nantinya dapat mengakibatkan setiap pejabat daerah melakukan tindak pidana korupsi.

"Begitu kemudian terpilih jadi kepala daerah, mohon maaf gaji taruhlah seorang bupati dengan segala kegiatan berkisar Rp300 juta x12= Rp3,6 miliar x 5 tahun Rp18 miliar. Yang keluar Rp30 miliar lebih, apa mau tekor? jarang sekali mau tekor. Pasti yang terjadi nanti ngambilnya dari proyek perizinan dan segala macam. Artinya sudah membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi," ungkap Tito.

Oleh karena itu, Tito meminta pemerintah dan akademisi untuk dapat membuat kajian mengenai baik dan buruknya penyelenggaraan secara langsung pemilihan kepala daerah.

"Harus dilakukan penelitian, lebih banyak mudorotnya atau banyak efektifnya pemilihan langsung itu," ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya money politic pada gelaran Pilkada 2018 di 171 Provinsi dan Kabupaten Kota, kata Tito, pihaknya akan membuat satgas money politic untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat proses pesta demokrasi serentak itu berlangsung.

"Saya sudah koordinasi dengan Ketua pimpinan KPK, intinya bahwa kita akan mengawasi juga money politic, karena money politic ini berdampak negatif pada proses demokrasi kita," tambahnya. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x