Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 26 Mei 2018 | 17:02 WIB
 

Catatan Akhir Tahun Banten

Rapor Biru WH Perlu Ditingkatkan

Oleh : Abdullah Mubarok | Senin, 1 Januari 2018 | 12:51 WIB
Rapor Biru WH Perlu Ditingkatkan
(Foto: Inilahcom/Dok)

INILAHCOM, Jakarta - Usia pemerintah provinsi Banten di bawah Wahidin Halim masih terhitung bulan, akan tetapi sudah banyak yang dilakukan, sebab itu Wahidin Halim layak untuk mendapatkan rapor biru dan rapor tersebut harus ditingkatkan di tahun baru 2018 mendatang.

"Sebenarnya usia 6 bulan masih relatif dini untuk diberi penilaian, akan tetapi jika dipaksa dengan melihat kinerja selama enam bulan tersebut, ya bisa lah diberi rapor biru," ujar Ketua Sekber Banten, Syukri Rahmatullah dalam keterangan pers, Senin (1/1/2018).

Menurut aturan, Gubernur baru tidak diperbolehkan merotasi kepala dinas selama enam bulan. Sejak dilantik, hingga saat ini Wahidin Halim telah menjabat selama 7 bulan, 18 hari. Artinya, baru 1 bulan, 18 hari WH sejatinya bisa bergerak leluasa. Tetapi, meski begitu telah banyak dilakukan, dari memperketat anggaran biaya tenda apel, memperketat pengawasan dan menghapus APBD yang tidak perlu, serta blusukan memantau kinerja birokrasi dan kondisi masyarakat. "Secara objektif, itu patut diapresiasi, "ujarnya.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut menyorot soal keseriusan Gubernur Wahidin Halim (WH) dalam menata birokrasi yang ada. Karena diketahui, kepemimpinan di Provinsi Banten sempat terjerembab kedalam pusara korupsi.

"Dukungan partai politik yang begitu kuat kepada pak Wahidin, mestinya tak ada hambatan apapun bagi dia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membersihkan dan menata ulang birokrasi," ungkap Adi Prayitno, Pengamat Politik dari UIN Jakarta.

Dalam proses perjalanan memimpin Banten sekira 6 hingga 7 bulan belakangan, sambung Adi, WH mulai menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi dibawahnya. Hal itu dilakukan, untuk memastikan jajaran dibawahnya agar berlaku profesional, akuntabel dan transparan.

"Ini nggak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang carut-marut, mulai level Office Boy (OB), Satpam, sampai tingkat elit lah kira-kira begitu. Ini menjadi sebab-musabab korupsi di Banten yang cukup lama," tandasnya.

Dalam catatan di media massa beberapa gebrakan yang sudah dilakukan adalah:

*Satu bulan menjabat, dia sudah memeroleh penghargaan dalam bidang keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dari sebelumnya WDP dan Disclaimer.

*Melakukan penghematan anggaran dengan memangkas alokasi APBD yang tidak perlu.

*Melakukan pembatalan proyek-proyek yang yang kurang jelas dan potensial bermasalah.

*Melarang para pejabat dan pegawai untuk dinas luar yang tidak penting dan menghadiri acara acara yang tidak signifikan untuk percepatan pembangunan.

*Mewajibkan sholat berjamaah dzuhur di Masjid Agung Al Bantani bagi para pegawai Pemprov Banten di KP3B

*Melarang pemasangan tenda atau panggung buat gubernur wakil gubernur dan para pejabat saat apel, agar tidak ada diskriminasi terhadap para pegawai yang apel kepansan dan kena terik matahari. Ini juga penghematan anggaran (proyek) pengadaan tenda dan panggung.

*Menggelar rapat evaluasi bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), terutama bagi eselon 2 dan 3 minimal setiap bulan dengan mempersiapkan bahan laporan untuk dipresentasikan masing-masing

*Membentuk tim kerja diluar pemprov, diantaranya untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta memberi masukan langsung kepada gubernur untuk menjadisecond opinion dalam pengambilan kebijakan

*Menggelar sayembara potret banten dengan memberi hadiah kepada masyarakat yang mampu menyampaikan/mengirim foto/gambar seputar infrastruktur fisik yang terburuk di Banten

*Mempertegas komitmen untuk tidak diskriminasi dalam kebijakan mutasi/rotasi pejabat dan pegawai tapi semata-mata berdasarkan kompetensi dan profesionalitas (meritokrasi).

*Meningkatkan gaji tenaga honorer resmi di lingkungan pemprov banten minimal sebesar UMP

*Melakukan sidak atau kunjungan mendadak setiap saat guna memastikan kondisi aparatur dan sistem pelayanan yang terjadi.

*Melanjutkan kebiasaan blusukan yang sejak lama telah dilakukan sejak mulai menjadi pejabat (kepala desa 8 tahun, Lurah 5 tahun, Camat sampai 10 tahun menjadi walikota) terutama untuk memastikan kondisi inprastruktur dan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.

*Melakukan percepatan penataan Banten Lama salah satunya dengan membentuk tim penataan yang langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur yang melibatkan instansi terkait dan stakeholders.

*Melarang kegiatan Pemprov di hotel-hotel mewah dan mengoptimal fasilitas pemprov yang tersedia, kecuali yang benar-benar memiliki alas an untuk menggelarnya di hotel.

*Setiap saat, terutama melalui apel dan rapat-rapat agar pejabat dan pegawai senantiasa berperilaku jujur, sederhana dan tidak korupsi dalam bentuk apapun

*Menegaskan komitmen seperti yang selama ini dilakukan sejak menjadi walikota Tangerang terkait dengan tidak adanya keluarga atau saudara yang diperbolehkan bermain proyek atau mengatur-atur jabatan.

*Menjadikan joglo rumah dinas gubernur sebagai ruang diskusi terfokus dan sarana menampung aspirasi serta membahas isu2 strategis yg of to date (2 minggu sekali)

*Mengoptimalkan peran dan fungsi KPK dalam kerjasama pengawasan dan pencegahan korupsi di internal pemprov, sejak di perencanaan sampai evaluasi. [fad]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x